Oleh: Bambang Istianto
Dimanika politik nasional akhir-akhir ini diwarnai dengan sejumlah isu yang menyedot perhatian publik. Salah satunya adalah terkait dengan tuntutan elemen masyarakat dan mahasiswa yang mendesak agar Peresiden Joko Widodo mereshuffle menterinya yang dinilai membuat kegaduhan.
Selain itu, isu yang sempat menarik perhatian publik adalah terkait kelangkaan minyak gorang yang sempat menimbulkan keresahan masyarakat.
Kemudian belakangan ini muncul bahwa kelangkaan minyak goreng itu terjadi karena adanya dugaaan keterlibatan orang dekat istana. Meski pada akhirnya Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pemerintah melarang ekspor crude palm oil (CPO).
Larangan ekspor bahan baku minyak goreng ini berlaku mulai Kamis (28/4). Kebijakan ini berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Pemerintah mengklaim bahwa tujuan kebijakan ini adalah untuk menuhi pasokan serta menekan harga minyak goreng dalam negeri.
Keputusan larangan ekspor bahan baku minyak goreng ini diambil dalam rapat kabinet tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, terutama ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.
Pada kesempatan ini penulis berpandangan bahwa pada dasarnya trend dinamika politik yang terjadi di sebuah negara demokrasi seharusnya bisa menjawab tuntutan publik. Di anataranya, bagaimana pemerintah dapat memperbaiki kinerjanya.
Namun yang terjadi akhir-akhir ini justru sebaliknya, dinamika politik nasional terus memburuk terutama kebijakan pangan, yakni sejak kelangkaan dan harga tidak terkendali minyak goreng yang belum tuntas hingga saat ini.
Oleh karena Presiden Joko Widodo perlu mengambil langkah strategis guna perbaikan kinerja kabinet. Yaitu mereshuffle para menterinya yang di mata publik buruk.
