Menatap Prospek Golkar Kota Bekasi Jelang Musda
Oleh: Agus Wahid
Golkar Kota Bekasi terkategori eksis, ditandai dengan jumlah wakilnya di parlemen (DPRD Kota Bekasi), bahkan di DPRD Provinsi Barat dan DPR RI. Seperti diketahui, sudah beberapa dekade, kadernya selalu ada dalam Pemerintahan Kota, sebagai Walikota dan atau Wakil Walikota.
Kiranya, tidaklah berlebihan jika para fungsionari Golkar dari anasir DPP, DPW apalagi DPD tetap menghendaki positioning Golkar di tengah Kota Bekasi itu, sebagai sumbangsih politik nyata kepentingan pemilihan presiden-wakil presiden Tahun 2024 mendatang.
Urgensinya, adalah sumbangsih itu akan berkorelasi positif bagi positioning Golkar dalam level nasional.
Kini, Golkar Kota Bekasi siap menggelar musyawarah daerah (Musda). Maka, Golkar sebagai DPP memang harus punya keterpanggilan untuk menghadirkan calon pemimpin DPD yang diprediksi secara tajam yang mampu membangun kinerja kepartaiannya menunjang cita-cita strategis partainya secara nasional.
Sementara, sebagai anasir DPD, berkepentingan untuk tetap mempertahankan positioning itu. Dan itu merupakan upaya maksimal menjaga positioning sebagai pengabdian total terhadap partai yang dicintai. Dedikasi ini memang harus dipertaruhkan dengan penuh loyalitas.
Dedikasi dan atau loyalitas itu harusnya menjadi prasyarat yang tak bisa ditolelir. Semua itu untuk membaca kinerja ke depan partai yang tentu diharapkan untuk mewujudkan cita-cita partainya. Dan prasyarat ini praktis memerlukan kejujuran biodata sang kandidat.
Landasannya, jika ia sebagai kandidat Ketua DPD Golkar sudah tidak jujur, memanipulasi data apalagi bermanuver secara tak sehat, maka dedikasi dan loyalitasnya sangat dipertanyakan.
Di mata kandidat yang bermasalah secara kepribadian, maka target politik yang ingin dicapai hanya kekuasaan. Memang, politik tak bisa lepas dari kekuasaan dan bagi politisi, itu merupakan kepentingan abadi yang sangat inheren dalam dinamika politik pragmatis.
Namun demikian, jika pribadi tak jujur sudah mewarnai proses politiknya, maka dampaknya akan sangat jauh, yaitu kecenderungan ekspoitase yang demikian menguat.
Tindakan eksploitatif ini dapat dilihat secara dini sebagai sikap yang pasti lebih mengendepankan kepentingan sempit pribadinya, bukan tugas utama partai yang diamanahkannya.
Inilah psikopolitik yang harus dibaca dengan cermat oleh DPP Golkar, sehingga haruslah mendorong kandidat yang tidak memiliki masalah kepribadian, apalagi melawan hukum, meski dalam aksi pemalsuan dokumen biodata.
