Jika rencana itu terwujud, diprediksi oleh Tito dalam 10 tahun ke depan ada 2.000 lulusan IPDN yang melanjutkan pendidikan tingkat magister (S-2) di luar negeri. Begitu mereka kembali, para purnapraja itu dapat menjadi agen perubahan (agent of change) di tempatnya bertugas.
“Saya meminta IPDN bekerja sama dengan LPDP. Kita ingin betul-betul ASN (aparatur sipil negara) ini ada revolusi mental, perbaikan budaya kerja, dan peran IPDN sangat penting karena lulusan IPDN jadi tulang punggung ASN,” kata Tito saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa.
Oleh karena itu, Tito meminta dukungan dari DPR RI agar dapat membantu Kementerian Dalam Negeri dan IPDN dalam mewujudkan rencana tersebut.
“Mohon dukungan Bapak, Ibu sekalian agar setelah selesai di IPDN mereka bisa S-2 di luar negeri di negara yang tingkat korupsinya rendah, misalnya Inggris, Australia, Jepang, dan Singapura, sehingga kalau kita bisa kirim 200 orang setahun, dalam 10 tahun ke depan kita memiliki 2.000 orang yang memiliki mindset (pola pikir) masyarakat di tempat yang korupsinya rendah,” Tito menjelaskan.
Dengan demikian, kuota beasiswa LPDP yang diberikan ke lulusan IPDN tidak dapat hanya untuk satu atau dua orang per tahun.
“Kalau gelombangnya kecil satu sampai dua orang, tidak banyak manfaatnya. Gelombangnya harus besar. Kami harapkan (jika terwujud) gelombang ini jadi gelombang perubahan pada masa mendatang,” kata Tito, dilansir dari antara.
