Menkeu Apresiasi Usulan Megawati Soal SIN Pajak

Dengan SIN Pajak, maka semua pihak wajib memberikan dan saling membuka dan menyambung sistemnya ke Perpajakan. Baik itu yang sifatnya rahasia-non rahasia, finansial dan non finansial. Pihak yang dimaksudnya adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga, Asosiasi seperti Kadin dan Hipmi, dan pihak lainnya.

“Kita selalu penerimaan rendah karena kita tidak memonitor. Kalau tak ada sistem monitoring anak kita mudah bohong. SIN Pajak ini adalah CCTV Keuangan Wajib Pajak.”

“Kalau sudah ada CCTV, orang terpaksa jujur. Ada buktinya, kita mau omong apa lagi? Semuanya jelas ada buktinya. Ketahuan semua. Akhirnya orang terpaksa jujur soal pajaknya. Optimalisasi penerimaan perpajakan juga akan tercapai,” kata Hadi.

Menurut Hadi, dasar hukum setingkat undang-undang untuk membereskan masalah itu sebenarnya sudah ada. Namun, berdasarkan penelitian dirinya, terjadi inkonsistensi pelaksanaan di tingkat kementerian lembaga teknis.

“Penelitian kami membuktikan adanya peraturan pelaksanaan yang diduga inkonsisten. Ini harus diluruskan. Yakni dengan Government Official Review, tak perlu Judicial Review,” kata Hadi.

Anggota Komisi XI DPR M.Misbakhun mengatakan bahwa pihaknya punya keyakinan bahwa apa yang disampaikan Megawati soal SIN Pajak adalah salah satu solusi menaikkan rasio penerimaan pajak (Tax Ratio) Indonesia.

“Dan ini harus diadopsi sebagai kebijakan oleh Pemerintah,” kata Misbakhun, dilansir dari republika.

Kata Misbakhun, tax ratio Indonesia saat ini turun drastis dan target penerimaan negara dari pajak tidak pernah tercapai sejak 12 tahun terakhir. Baginya, tawaran SIN Pajak yang didukung juga oleh Hadi Poernomo itu, adalah solusi paling tepat.

“Kita tahu Pak Hadi Purnomo, selama beliau menjabat sebagai Dirjen Pajak, penerimaan Pajak target di APBN selalu tercapai,” kata Misbakhun.(qq)