Nusakambangan,Harnasnews.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berkomitmen melakukan optimalisasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Super Maximum Security, khususnya terkait infrastruktur di Pulau Nusakambangan. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Men-PUPR), Basoeki Hadimoeljono, di Nusakambangan, Cilacap, Jumat (27/7/18).
MoU antara kedua belah pihak terkait peningkatan kapasitas petugas dan Waga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di bidang jasa konstruksi. Apalagi salah satu core business Pemasyarakatan adalah pembinaan.
“Kami berharap kerja sama ini dapat mengoptimalkan potensi-potensi besar akan sumber daya manusia melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan, khusus dibidang jasa konstruksi bagi WBP sebagai tenaga kerja siap pakai,” harap Yasonna.
Apalagi sebelumnya telah dibentuk pasukan merah putih narapidana pada setiap lapas di seluruh Indonesia yang dilatih pertukangan dan bangunan. “Semoga setelah mereka dilatih dan menjadi mahir akan ikut berkontribusi dalam melaksanakan pembangunan atau rehabilitasi fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti membangun/memperbaiki rumah ibadah, bedah rumah, memperbaiki jembatan, serta taman rekreasi yang ada di lingkungan masyarakat,” tambah Yasonna.
Saat ini Pulau Nusakambangan memiliki luas ±216 km² atau 21.600 hektar yang saat ini terdapat tujuh lapas, yaitu Lapas Terbuka, Lapas Batu, Lapas Besi, Lapas Narkotika, Lapas Kembang Kuning, Lapas Permisan, dan Lapas Pasir Putih dengan total petugas 501 orang yang harus tinggal di Nusakambangan dengan sarana prasarana yang ada di Pulau Nusakambangan.
