Dia menegaskan bahwa negara memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk bisa melamar sebagai CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Di mana seluruh tesnya, begitu mengerjakan, (hasilnya) langsung bisa dilihat di layar dan tanpa jeda. Sehingga, tidak ada satu pun yang bisa membantu dan semua warga negara punya hak yang sama, baik itu seleksi diplomat, seleksi jaksa, maupun seleksi yang lain,” tegas Azwar.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menambahkan sistem pengenalan wajah dapat memastikan bahwa peserta CPNS yang masuk ke ruangan merupakan peserta asli sesuai data dalam Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil negara (SSCASN).
Terkait kasus joki CPNS di Lampung, Haryomo mengatakan pelakunya sudah ditangkap dan diserahkan ke pihak berwajib.
“Jadi, yakinlah bahwa tidak ada lagi joki-joki yang bisa menaruh (menggantikan) orang lain; karena kami menyeleksi orang untuk bisa ikut tes itu mulai beberapa lapisan. Sehingga, kalau pun ada joki, maka sekali lagi bisa kami tangkap,” ujarnya, dilansir dari antara.
Menurut Haryomo, baik pelaku pengguna joki maupun joki itu sendiri juga otomatis mendapat sanksi yakni tidak dapat mendaftar CPNS lagi di kemudian hari. (sls)
