Sementara untuk rekrutmen tenaga PPPK teknis lainnya masih dikaji pemerintah bersama dengan DPR. Begitu juga opsi yang akan dipilih oleh pemerintah terkait penyelesaian masalah PPPK tersebut.
“Ini kan sedang kita kaji bersama DPR dan Kemenkeu tetapi sekarang ini yang prioritas kita, mengingat pendidikan dan kesehatan ini jadi prioritas tahun ini. Nah secara bertahap yang lain akan kita kaji dan kita diskusikan dengan DPR dan kami akan laporkan ke bapak presiden,” ujarnya.
Sebagaimana dilansir dari Republika, pemerintah juga melakukan proses pendataan tenaga honorer di Indonesia. Mengenai pendataan tersebut, pemerintah meminta pemerintah daerah memastikan nama-nama tersebut sesuai dengan ketentuan.
“Kemarin sudah selesai, dimana semua kepala daerah, sekda kita minta ada surat pertanggungjawaban mutlak terkait dengan nama nama yang dikirim bahwa nama nama itu sesuai dengan ketentuan yang sudah kita berikan,” katanya. (Red)
