
Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita Antarkan Kemensos Raih Opini WTP untuk Ketiga Kalinya
Terlihat hadir pula Menteri Ristek Dikti M Nasir, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.
Dalam penjelasannya, Achsanul Qosasi menyatakan, pemeriksaan oleh BPK merupakan pelaksanaan dari tugas konstiitusional, yakni Undang Undang Dasar 1945. Pada pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang”.
Lalu juga Undang Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai pengganti dari Undang Undang No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang secara jelas menyatakan bahwa BPK harus berposisi sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan profesional.
Dalam melakukan pemeriksaan, BPK telah menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan keseriusan untuk menghasilkan laporan pemeriksaan yang benar-benar berkualitas. Dalam pemeriksaan ini, BPK mengerahkan 254 audittor. BPK memastikan, proses Pemeriksaan Laporan Keuangan kementerian/Lembaga berjalan dengan bebas, mandiri dan profesional.
Melalui Kepala Biro Humas Kemensos Sonny W. Manalu, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemensos. Menurut Mensos, capaian ini, tidak lepas dari kerja sama yang baik, transparan dan akuntabel seluruh jajaran Kemensos, khususnya dalam pengelolaan anggaran.
Lebih lanjut Mensos berpesan kepada pejabat mulai dari Eselon 1, para staf dan semua pegawai agar tidak cepat berpuas diri dengan capaian ini. Sebaliknya, agar predikat WTP ini dapat terus dipertahankan pada LHP atas laporan keuangan Kementerian Sosial pada Tahun 2019 nanti.
“Kemudian apabila ditemukan adanya kekurangan dalam laporan keuangan sebagaimana hasil pemeriksaan BPK tahun 2018, agar segera ditindaklanjuti dan diperbaiki sejalan dengan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan BPK,” demikian kata Sonny W Manalu, mengutip pernyataan Mensos.(Red/Ed)