Mensos Apresiasi Langkah Dunia Usaha Ikut Atasi Masalah Sosial
Jakarta,Harnasnews.Com – Penyelesaian masalah sosial masyarakat, tidak bisa dengan hanya mengandalkan peran pemerintah. Masyarakat diminta berperan aktif mengambil bagian dalam setiap program mengatasi masalah sosial.
“Saya mengajak semua pihak, termasuk dunia usaha, mari bersama-sama pemerintah berkontribusi ikut menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Masalah sosial yang kita hadapi sangat kompleks, sehingga perlu ada kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini dunia usaha,” kata Menteri Sosial Idtrus Marham, usai memberikan arahan pada kegiatan Temu Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) di Jakarta, Selasa (13/02/2018).
Dalam kesempatan itu, Mensos menyampaikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang memberikan keperdulian dan kontribusi nyata terhadap penyelesaian masalah sosial. Di antaranya adalah program acara televisi swasta yakni Yayasan Pundi Perduli Kasih SCTV, Yayasan Satu untuk Negeri TvOne, dari BNI, dan sejumlah perusahaan lain.
“Ini bentuk apresiasi kepada pengusaha yang secara aktif melakukan akselerasi, ada kedisiplinan, dan kegiatan yang menyelesaikan masalah sosial,” kata Mensos.
Dengan penghargaan ini, Mensos berharap, bisa menjadi motivasi bagi elemen masyarakat lain untuk bersama-sama meningkatkan keperdulian dan kontribusi terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi saudara sebangsa. Sebab, bagaimanapun, masih banyak masalah sosial yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius.
“Yang terutama tentu masalah kemiskinan yang saat ini masih berada di angka 26,58 juta jiwa. Masalah lainnya adalah masalah narkoba, pengangguran, kemudian masalah bencana alam-bencana sosial, dan banyak lagi. Ini merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa untuk bersama-sama ikut menyelesaikan,” katanya.
Kemensos juga berharap muncul pemikiran dari berbagai kalangan tentang bagaimana merumuskan pola kemitraan, strategi dan akselerasi program mengatasi masalah sosial, dalam konteks kemitraan pemerintah dan masyarakat. Karena dalam acara ini, nantinya juga ada sesi diskusi yang menampung pemikiran para pakar.
“Terkait kemiskinan, yang dibutuhkan adalah program pemberdayaan yang bisa mengentaskan masyarakat miskin menjadi mandiri secara ekonomi. Jadi dengan ada kepastian penurunan angka kemiskinan dan terciptanya kemandirian. Sehingga masyarakat secara perlahan tapi pasti kualitas hidup masyarakat miskin menjadi lebih baik,” kata Mensos.
Konsentrasi masalah sosial yang menjadi perhatian pemerintah adalah kawasan “3T” (terpencil, tertinggal, dan terluar). Untuk menyelesaikan masalah ini, dari sisi pemerintah sudah melakukan sinergi antar sektor. Selain Kementerian Sosial, juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, — selain juga dengan pemerintah daerah.
“Masalah ini akan lebih cepat kita atasi bila semua potensi bangsa bersama-sama mengambil peran, selain pemerintah, juga dunia usaha,” katanya. Untuk memastikan peran apa yang bisa dimainkan, Mensos mengajak mitra pemerintah termasuk stasiun televisi bisa melihat langsung masalah di lapangan.
“Jangan bicara soal perbatasan, kalau belum pernah ke sana. Jangan bicara masalah Asmat kalau belum datang ke Papua. Mari kita kedepankan semangat gotong royong, keroyokan menyelesaikan masalah kemiskinan secara bersama-sama,” kata Mensos.
Tekan Angka Kemiskinan
Dalam usaha mencapai target pengentasan kemiskinan, pemerintah mengandalkan Program Keluarga Harapan (PKH). Servei dari sejumlah pihak termasuk Bank Dunia menunjukkan, PKH efektif menurunkan kemiskinan. “Ke depam kami akan memperkuat PKH, dengan menekankan pada pemberdayaan masyarakat, sehingga dalam tiga atau empat tahun, mereka bisa keluar dari status miskin menjadi tidak miskin,” katanya.
Tentu upaya kemandirian masyarakat miskin tidak hanya diwujudkan dengan instrumen PKH. Kemensos juga memiliki program lain yang membantu masyarakat miskin seperti Beras Sejahtera, bantuan hunian sederhana dengan nama Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), dan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Di lain pihak juga ada progam pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Dengan semua program ini, pemerintah ingin mendorong angka kemiskinan menjadi tinggal satu digit,” kata Mensos.(Dar)
