PASURUAN, Harnasnews.com – Masyarakat Wilayah Kota Pasuruan berduka dengan meningggalnya salah satu tokoh ulama kharismatik yang sangat disegani dan menjadi panutan bagi jamaahnya, khususnya masyarakat Kota dan Kabupaten Pasuruan.
Diketahui salah tokoh agama yang meninggal dunia tersebut, yakni Al Habib Hasan bin Muhammad bin Hud Assegaf, atau yang akrab disapa Habib Hasan bin Hud, sekira pada Minggu (27/12/2020).
Meninggalnya Habib Hasan Bin Hud banyak masyarakat berduka, sehingga membuat jamaah ataupun pengikutnya ikut berbondong-bondong datang untuk mengantarkan ke pemakan Habib Hasan Bin Hud.
Namun sayangnya kerumunan massa atau jamaah yang menghantarkan jenazah Hasan bin Muhammad bin Hud Assegaf itu tidak mengindahkan protokol kesehatan (Prokes) sebagaimana yang diamanatkan oleh Kapolri.
Padahal, sebelumnya Kepala Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Polisi Drs. Idham Azis M.Si mengeluarkan Maklumat pada 23 Desember 2020 dengan Nomor: Mak/4/XII/2020 yang isi intinya Penerapan Prokes dan Physical Distancing dalam penanganan Covid-19.
Menanggapi hal itu, direktur eksekutif Center for Public PolicyStudies (CPPS) Indonesia, Bambang Istianto menilai, sebetulnya kerumunan massa yang terjadi di Pasuruan itu bisa diantisipasi, kalau saja aparat keplisian dan Satgas penanganan Covid-19 di wilayah tersebut sigap dan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh.
“Tapi faktanya tidak demikian, ribuan massa berbondong-bondong tanpa ada pengawasan dari satgas Covid. Kami khawatir kerumunan massa itu mengakibatkan cluster baru di tengah gencarnya pemerintah dalam memerangi penyakit yang telah menelan ribuan korban jiwa itu,” kata Bambang kepada wartawan di Jakarta, (29/12/2020).
Oleh karena itu, Bambang meminta kepada Kapolri menindak tegas siapa saja yang dinilai lali yang mengakibatkan kerumunan massa itu terjadi. Sebab, kasus yang terjadi di Pasuruan hampir mirip di Petamburan, Jakarta.
“Nah, dalam kasus di Pasuruan, Kapolri pun harus tegas, bila perlu mencopot aparat yang bertanggungjawab di wilayah itu. Karena kasus kerumunan massa di Jakarta saja Kapolda Metro hingga Kapolres dicopot. Kasus di Jawa Timur juga harus disikapi sama. Jangan sampai ada kesan tebang pilih,” tegas Bambang.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengaku sudah memonitor kejadian tersebut.
