
JAKARTA, Harnasnews – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Buidyanto menyatakan akan siap menghadapi gugatan yang kembali diajukan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ke pengadilan.
Sebelumnya, Hasto menggunakan dalih gugatan praperadilan sebagai alasan menunda pemeriksaan Hasto sebagai tersangka di KPK.
“Permohonan praperadilan pasti direspons secara normatif oleh KPK melalui Biro Hukum,” kata Ketua KPK Selasa (18/2/2025).
Sementara itu, sebagaimana dilansir laman detik.com, dihubungi terpisah, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan KPK menghormati langkah Hasto yang kembali mengajukan gugatan praperadilan.
Tanak juga menegaskan tidak ada aturan yang melarang penegak hukum dalam memanggil saksi maupun tersangka di tengah proses praperadilan yang sedang berjalan.
“Tidak ada juga UU yang mengatur bahwa penyidik tidak boleh memanggil dan meminta keterangan kepada saksi, ahli, ataupun tersangka, bahkan menahan tersangka pada saat proses praperadilan pun tidak dilarang,” ujar Tanak.
Dia menjelaskan sebuah kasus baru bisa dihentikan penyidikannya oleh KPK jika ada keputusan hukum yang mengikat dari pengadilan.
Tanak mengatakan KPK tidak akan menghentikan proses hukum kasus Hasto selama belum ada keputusan pengadilan yang melarang kasus itu dilanjutkan.
“Kecuali ada putusan hakim yang menetapkan dan menyatakan menghentikan proses penyidikan sampai dengan putusan praperadilan diucapkan dalam persidangan,” ucap Tanak.
Hasto Ngotot Minta Pemeriksaan Ditunda
Tim Hukum PDIP meminta KPK menunda pemeriksaan kepada Hasto Kristiyanto. Hal itu dikarenakan Hasto kembali mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.
“Pada hari Jumat tanggal 14 kami sudah resmi mengajukan praperadilan kembali, dua permohonan praperadilan atas dugaan suap dan atas dugaan perintangan-perintangan atau obstruction of justice, kami mengajukan pada tanggal 14 Februari 2025 kemarin melalui E-Court,” kata Pihak Tim Hukum PDIP Ronny Talapessy di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).
Ronny mengatakan usai mengajukan gugatan praperadilan, pihaknya tetap mendapatkan pemanggilan pemeriksaan untuk Hasto dari KPK. Menurut Ronny seharusnya KPK menunda pemeriksaan karena gugatan praperadilan sudah terdaftar di PN Jakarta Selatan.
“Dan perlu diketahui oleh rekan-rekan media, seluruh masyarakat Indonesia, kami juga mengirimkan surat permohonan untuk penundaan pemeriksaan, dasarnya adalah karena kami telah mengajukan praperadilan,” ucapnya.
“Tetapi pada hari yang sama, perlu diketahui oleh publik. Kami menerima panggilan dari penyelidik KPK untuk panggilan yang kedua untuk kembali memeriksa Mas Hasto pada hari Kamis. Oleh sebab itu, ini perlu diketahui oleh publik, kami sangat menyayangkan di mana hari Senin kemarin, tanggal 17, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengumumkan bahwa akan dilaksanakan praperadilan, tetapi di hari yang sama, penyelidik KPK mengirimkan panggilan,” katanya.
Ronny mengatakan KPK harus menghormati proses hukum yang berjalan. Menurut Ronny, pemeriksaan Hasto oleh KPK baru bisa dilakukan setelah ada putusan dari PN Jakarta Selatan terkait gugatan praperadilan yang diajukan Hasto mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK.
“Oleh sebab itu, kami meminta agar pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada keputusan pengadilan terkait menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto. Agar proses ini berkeadilan, kami meminta, agar penundaan pemeriksaan ini sampai adanya keputusan pengadilan terhadap Mas Hasto,” katanya.
Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan Harun Masiku. Harun sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2020, tapi keberadaan mantan caleg PDIP itu belum diketahui hingga kini.
Hasto telah melawan penetapan tersangkanya lewat gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun hakim PN Jaksel tidak menerima gugatan Hasto.
Hasto mengajukan lagi gugatan baru untuk melawan KPK. Ada dua gugatan praperadilan yang diajukan Hasto, yakni terkait kasus dugaan suap dan kasus dugaan merintangi penyidikan. (Pri)