SUMBAWA,Harnasnews – Dirut Perumdam Batulanteh Sumbawa Juniardi Akhir Putra ST SST M.Kom dalam keterangan Persnya kepada awak media dikediamannya Rabu sore (23/02) terkait dengan adanya aksi demo damai dengan tuntutan puluhan karyawan PDAM itu agar dirinya diganti, dicopot dan dipecat dari jabatannya, dengan santai menyatakan bahwa apa yang disuarakan oleh sebagian karyawannya itu sama sekali tidak benar, sebab sejak dirinya dipercayakan memegang tampuk kepemimpinan di PDAM Sumbawa itu justru perubahan besar dan sistem kinerja diakui memang secara bertahap dilakukan pembenahannya, dengan sistem pengelolaannya menggunakan sistem ITE termasuk soal pembayaran rekening air.
Mengapa perubahan sistem pengelolaan air ini harus dibenahi terang Juniardi akrab Dirut muda ini disapa, karena sistem manual puluhan tahun yang selama ini diterapkan harus diganti menggunakan sistem ITE untuk menghindari adanya kebocoran dan kerugian, sehingga dampaknya sejumlah personelpun harus direposisi dari jabatannya agar kinerja kedepan jauh lebih baik, artinya disini semua pihak kami rangkul untuk bersama-sama bagaimana membangun sistem managemen PDAM ini kedepan jauh lebih baik, akan tetapi memang ada beberapa orang yang kinerjanya jauh dari yang diharapkan sehingga terpaksa kami mengeluarkan surat peringatan (teguran) dengan harapan agar dapat berubah.
Juniardi juga menyatakan, terkait dengan sejumlah kebijakan yang diambil dinilai merugikan karyawan ataupun pelanggan, itu sama sekali tidak benar sebab sejumlah kebijakan dan program yang diambil tentu telah dibicarakan dengan berbagai pihak terutama dengan Pemda Sumbawa ataupun sepengetahuan Dewan Pengawas, sehingga soal kinerja kami sejauh ini tak ada masalah sebab semua pertanggungjawabannya telah disampaikan kepada Pemda Sumbawa maupun telah diperiksa oleh BPKP tidak ditemukan adanya masalah, semuanya dalam keadaan baik dan bahkan Perumdam Batulanteh Sumbawa pada tahun 2021 lalu telah mampu meraih keuntungan sekitar Rp 300 Juta dan hingga bulan Februari 2022 ini justru ada dana sekitar Rp 900 Juta yang tersimpan dengan baik di kas PDAM Sumbawa, lantas kami dinilai tak becus kerja itu adalah hal yang keliru, ujarnya.
“Sedangkan menyangkujt soal tarif air bagi pelanggan di Desa Jotang Empang itu memang kesepakatan awalnya sebesar Rp 28.000, namun dengan adanya biaya administrasi PPOB di mita Online seperi Indomaret dan BRI maka tarif pembayaran airnya menjadi Rp 31.000 per bulan, dan hal itu tak ada masalah, apalagi soal di Brang Pelat itu tidak benar kalau sumber airnya diambil dari pipa transmisi, sebab apa yang dilaksanakan Pemdes setempat adalah semata-mata melaksanakan program aspirasi anggota Dewan, terkait dengan pemasangan pipa distribusi (SR) baru bagi warganya dan sama sekali tidak mengganggu pipa transmisi tetapi mereka menyambung jaringan pipa yang sudah ada sebelumnya, jadi apa yang dituding itu sama sekali tidak benar, kendati demikian itu adalah hak mereka, yang jelas pihaknya lebih fokus bekerja dan bekerja dengan baik, dan kalau ada desakan agar saya dicopot dan dipecat silakan saja, sebab hal itu tentu ada prosedur yang harus dilalui, jadi tidak semudah itu,” kata Juniardi.(Her)
