Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra menyatakan siap berkolaborasi bersama Kementerian BUMN untuk mengurai bottleneck penyelesaian konflik di aset BUMN.
“Penting untuk dibuat suatu proses bisnis yang disepakati bersama untuk mewujudkan reforma agraria di lahan aset BUMN yang selama ini bermasalah,” ujarnya.
Hal ini juga dipertegas oleh Moeldoko agar kolaborasi ini segera dilaksanakan dan akan dikawal KSP.
Sementara itu, Deputi VI Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan implementasi UU CK juga akan didorong untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria.
“Paling tidak ada delapan peraturan pemerintah turunan UUCK yang dapat mempercepat penanganan konflik agraria. Menyikapi perkembangan tersebut, Kemenko Perekonomian akan melakukan gap analysis terhadap kerangka kebijakan reforma agraria yang ada,” jelasnya.
Di sisi lain, terkait dengan pelepasan kawasan hutan dalam penyelesaian konflik lahan, Direktur Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat Muhammad Said menjelaskan sudah ada tiga usulan hutan adat dalam proses verifikasi teknis dan sedang membentuk tim untuk menyelesaikan usulan di daerah lain.
“Capaian ini terus didorong seiring dengan terbitnya beberapa Permen LHK yang dapat membantu penyelesaian konflik tenurial dalam kawasan hutan,” terangnya., dilasnir dari antara.
Rapat koordinasi ini akan ditindaklanjuti pada Jumat (18/6/2021) dengan melibatkan empat organisasi masyarakat sipil sebagai mitra bersama pemerintah dalam penyelesaian konflik lahan.
Salah satu agendanya adalah mendapatkan masukan mengurai percepatan penyelesaian konflik lahan di lapangan.(qq)
