8. Filterisasi suatu Perda, Perdasi atau Perdasus di Kemendagri.
9. Pengurusan Batas Wilayah.
10. Kolusi soal pembuatan Peta Wilayah (Map)
11. Pengurusan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam nilainya tergantung jumlah besaran DBH yg disediakan oleh Perusahaan.
12. Pembuatan Peta (Map) areal operasi Perusahaan yg melibatkan lebih dari 1 Kabupatan.
13. Pengurusan Dana Alokasi Umum (DAU).
14. Proses seleksi Sekda Provinsi, Kab/Kota agar katrol Nilai.
15. DAK untuk pembangunan Kantor Pemda dan Rumah Pejabat.
17. Biaya Desentralisasi Fiskal ke Daerah.
18. Penilaian Kinerja Pemda
19. Biaya jahit seragam Kepala Daerah saat pelantikan.
20. Masuk Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kemendagri.
21. Pengurusan SK PAW Anggota Legislatif.
22. Dana PEN.
23. Dll.*