NIK Jokowi Bocor, Kemenkominfo Singgung Situs KPU
JAKARTA, Harnasnews.com – Pemerintah akhirnya buka suara perihal penyebaran informasi sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial. Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) menyatakan, akses sertifikat vaksin menggunakan fitur dalam sistem Peduli Lindungi.
“Akses pihak-pihak tertentu terhadap sertifikat vaksinasi Covid-19 Bapak Presiden Joko Widodo dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan sertifikat vaksinasi Covid-19 yang tersedia pada sistem PeduliLindungi,” kata Juru Bicara Kemenkominfo, Dedy Permadi, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (3/9).
Fungsi pemeriksaan sertifikat vaksinasi Covid-19 di sistem PeduliLindungi yang sebelumnya mensyaratkan pengguna menyertakan nomor handphone untuk pemeriksaan sertifikat vaksinasi Covid-19, kini hanya menggunakan lima parameter. Di antaranya, nama, Nomor Identitas Kependudukan (NIK), tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin.
Hal itu untuk mempermudah masyarakat mengakses sertifikat vaksinasi Covid-19 setelah menimbang banyak masukan dari masyarakat. “Informasi terkait NIK dan tanggal vaksinasi Covid-19 Bapak Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi Covid-19 tidak berasal dari sistem PeduliLindungi,” ujar Dedy.
Karena itu, kata Dedy, informasi NIK Jokowi telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum (KPU). Informasi tanggal vaksinasi Jokowi juga dapat ditemukan dalam pemberitaan media massa.
“Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, BSSN, dan Kementerian Kominfo melakukan tata kelola perlindungan data dan keamanan Sistem PeduliLindungi sesuai tugas dan fungsi yang diampu,” ucapnya.
