SUMBAWA, Harnasnews – Kusnaini,SH kuasa hukum Hasanuddin anggota DPRD Sumbawa menilai jika dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap kliennya tersebut dipolitisir dan dipaksakan.
“Proses PAW saudara Hasanuddin terkesan dipolitisir dan dipaksakan, mengabaikan fakta-fakta Hukum yang ada,”ungkap kus dalam rilis yang disampaikan kepada media ini melalui whatshapp (4/7).
Kus sapaan akrabnya dirinya sangat menyayangkan Ketua KPU dan Ketua DPRD Sumbawa karena tidak memahami persoalan secara utuh.
“Kami sangat menyayangkan Ketua DPRD dan KPU Sumbawa yang tidak memahami persoalan ini secara utuh.
Kami sudah melayangkan surat ke Gubernur NTB, Bupati Sumbawa, Ketua DPRD Sumbawa, KPU Sumbawa dll, bahwa permohonan PAW saudara Hasanuddin itu tidak memiliki legal standing alias tidak sah, sehingga kalau proses ini tetap dilanjutkan bisa berdampak dan berimplikasi Hukum,”timpalnya.
Tambah Kus ada tiga hal yang harus menjadi rujukan dalam proses PAW tersebut
