PDIP Dukung Gubernur Buat Rusun Diatas Pasar
JAKARTA,Harnasnews.com – Program yang dicanangkan Dirut Pasar Jaya menjadikan pasar jaya terintegrasi dengan rumah susun warga Jakarta mendapatkan sambutan positif dari politisi PDIP.
Meski di pilkada 2017 lalu menjadi lawan tanding gubernur Anis, partai pengusung Ahok itu mulai mendukung sejumlah program yang dicanangkan anak buah Anis di Jakarta.
Adalah sekretaris Komisi B, Pandapotan Sinaga yang mengutarakan pembangunan pasar yang terintegrasi dengan rusun menjadi program yang didukung PDIP.
“Jakarta membutuhkan 315 ribu rumah tinggal. Tentunya, Pemda tidak bisa membangun secara horizontal karena keterbatasan lahan. Dengan membangun di atas pasar jaya, tentu bisa dilakukan secara vertikal,” ujar Pandapotan.
Menurutnya, dengan pembangunan rusun di lahan milik PD Pasar Jaya. Secara otomatis, aset Pemda bisa dilakukan evaluasi secara kontinyu.”Yang kita harapkan, aset Pemda dan BUMD bisa terdeteksi secara jelas. Tidak seperti sekarang ini,” bebernya.
Anggota dewan yang terpilih dari dapil Jakpus itu melanjutkan, pembangunan rusun di atas pasar jauh lebih efektif. Pertama, tanah yang dipakai adalah tanah yang jelas kepemilikannya oleh PD Pasar Jaya. Kedua, DKI bisa melakukan efisiensi anggaran pengadaan tanah.
“Aset kita banyak sekali yang tidak terurus. Itu saja yang dipergunakan. Ada contoh itu ada rusun juga du Lenteng Agung yang bawah stasiun atasnya rusun. Kenapa enggak begitu saja?” imbuhnya.
Konsep perumahan terintegrasi dengan pasar ataupun transportasi dikenal dengan sistem Transit Oriented Development (TOD). Sistem ini memungkinkan mendekatkan permukiman warga dengan pusat keramaian terkhusus dengan alat transportasi.(sof)
Targetkan 27 Perda, Bapemperda
Genjot Rapat Internal dan Kajian
Harnasnews.com- Bapemperda DPRD DKI Jakarta menargetkan 27 Raperda bisa disahkan dalam setahun kedepan.
Karenanya, Bapemperda pun meminta agar sekwan melakukan penganggaran terhadap persiapan pembahasan Perda tersebut.
“Untuk penganggaran, Bapemperda akan mengkalkulasi terkait anggaran yang dibutuhkan. Yang paling penting dalam merumuskan suatu naskah rancangan Perda itu yang jelas, harus ada naskah akademik,” ujar anggota Bapemperda DPRD DKI, Riano P Achmad saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta.
Politisi PAN ini menjelaskan, pada tahun ini ada beberapa perda yang direvisi dan perda lanjutan dari periode sebelumnya yang sudah mulai tahap penyelesaian.
Selebihnya, sekitar 20 persen merupakan perda baru, menyangkut persoalan sosial masyarakat.”Kita ada perda rokok, karena tujuan kita bagaimana kita mengharapkan masyarakat bisa menikmati udara yang bersih dari asap rokok,” katanya.
Menurutnya, Bapemperda sudah mengklasifikasi Perda wajib salah satunya, Perda APBD. Selain itu, Perda pertanggungjawaban APBD, dan ada juga Perda Perda yang revisi-revisi terkait turunan aturan yang di atasnya terjadi revisi. “Itu kan bisa dikatakan tidak terlalu lama prosesnya ada juga perda-perda proses lanjutan dari periode sebelumnya yang sudah dalam tahap finalisasi,”ujarnya
Disamping perda-perda yang diusulkan oleh eksekutif dan legislatif. Bapemperda juga akan membahas perda yang berasal dari rapat dengan pendapat umum.”Perda ini sifatnya usulan masyarakat. Tapi yah itu tadi, perioritas itu perda Rokok, yang dimana nantinya kawasan tanpa rokok itu jadi prioritas kita juga. Karena kita harapkan ada sanksi yang mengikat bagi yang melanggar aturan itu,” tegasnya.(sof)
