PDIP Tuding Kekacauan Anggaran Disebabkan Anis Over Delagasi
JAKARTA,Harnasnews.com – Kekacauan penyusunan anggaran belanja DKI 2020 disebabkan adanya overdelegasi yang dilakukan Gubernur Anies kepada bawahan. Apalagi bila pelaksanaan overdelegasi ini berlebihan sehingga menimbulkan birokrasi yang memanjang.
Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengatakan, overdelegasi ke bawah apalagi tanpa disertai pengawasan yang lebih ketat akan membuat system bekerja tanpa koordinasi dan kacau.
“Hal ini menimbulkan persepsi bahwa Gubernur Anies, dalam memimpin memikiki ketidakmampuan mengendalikan birokrasi, dan leadership yang tidak kuat,” ujar Gilbert di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).
Menurut Gilbert, selain adanya penurunan bagi hasil dari Pemerintah Pusat, juga terdapat penurunan PAD dari pemungutan pajak daerah. Defisit ini berdampak pada penyusunan ulang RAPBD DKI 2019.
Saat ini jelas Gilbert, pembahasan ulang akhirnya membuka kotak pandora bahwa sebenarnya Dinas/SKPD terkait umumnya bekerja dengan tiru-tempel dari yang sebelumnya, tanpa keinginan mengalokasikan anggaran kepada sektor yang sangat membutuhkan dan produktif.
“Kondisi ini terjadi di banyak SKPD, atau terjadi sistemik. Pada saat rapat anggaran tampak jelas konsep alokasi anggaran pembangunan yang tidak terarah apalagi dihubungkan dengan visi misi Gubernur Anies,” jelasnya.
Untuk itulah kata Gilbert, agar Gubernur Anies bisa dianggap berhasil dalam nemimpin, sebaiknya harus mengutamakan kepentingan warga dan tidak hanya sekedar mencari penilaian posiitif namun mengabaikan target utama.
“Kepemimpinan itu sangat tergantung pada sifat pribadi seseorang. Kita butuh pemimpin yang mempunyai energy atau semangat membangun yang kuat. Pemimpin yang mampu membuat gagasan menjadi tindakan atau program,” pungkasnya.(sof)
