JAKARTA , Harnasnews.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Jawa Barat mencabut Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Ade Puspitasari dan Sekretaris Komarudin DPD Partai Golkar Kota Bekasi.
Dengan begitu, SK DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat bernomor KEP-43/GOLKAR/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tentang Perpanjangan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Bekasi masa bakti 2016-2020, dinyatakan tidak berlaku.
Menanggapi hal itu, Direktur center for public policy studies (CPPS) Bambang Istianto mengatakan, pencabutan SK Plt Ade tidak ada yang perlu dirisaukan. Artinya, tudingan status pengangkatan Plt Ade yang dinilai sarat dengan konflik kepentingan tidak lagi terjadi.
“Seperti diketahui sebelumnya, bahwa publik memandang itu (SK Plt) dimaknainya sebagai politik dinasti. Padahal hal itu merupakan suatu yang lumrah dalam iklim perpolitikan di Indonesia,” kata Bambang kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/4/2021).
Kendati demikian Bambang meyakini sosok Ade sudah memiliki modal politik, sosial, dan legitimasi.
Selain itu, Bambang menilai, pertama Ade merupakan seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kedua, statusnya eks Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Ketiga, sudah ada dukungan politik (massa) cukup signifikan terkait pencalonan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
