Pembangunan Infrastruktur Diharapkan Berdampak Positif Terhadap PKL
JAKARTA, Harnasnews.com – Dampak pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah gencar dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat memberi manfaat bagi ekonomi sektor riel. Seperti pedagang kaki lima (PKL) dan usaha kecil menengah. Pernyataan itu dikemukakan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Provinsi Jambi, Adhi Putra Siaga.
Menurutnya, suatu daerah akan berkembang perekonomiannya jika ada pasar atau pedagang kaki lima yang tumbuh di dalamnya. “Misalnya ada lahan perumahan atau taman akan tumbuh perekonomiannya jika di dalamnya dibangun pasar terlebih dahulu,” ucap Adhi, usai seminar ‘Dampak Pembangunan Infrastruktur bagi Pedagang Kaki Lima, di Shang Ratu Hotel, Jambi, Rabu (27/11).
Adhi menjelaskan, berdasarkan Perpres No 125 tahun 2012 mengenai Penataan, Perlindungan dan Pembinaan PKL, pemerintah wajib memberikan tempat yang strategis untuk para PKL berdagang. “Alhamdulillah, saat ini pemerintah telah memperhatikan para PKL di Provinsi Jambi dengan memberikan tempat-tempat yang lebih strategis untuk mereka berjualan. Memang awal-awal kita sempat ribut dengan Pemerintah Kota jambi, tapi setelah keluarnya Perpres tersebut, pemerintah memberikan tempat-tempat yang semakin strategis untuk para PKL,” ucapnya.
Tak hanya Perpres, Pemerintah pusat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yakni, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi dan UKM telah mengekfektifkan pemberdayaan PKL di ruang publik. “SKB 3 Menteri itu menjelaskan kalau fasilitas umum seperti taman wajib diisi 25 persen oleh PKL. SKB itu akan semakin menciptakan ekonomi kerakyatan tumbuh di suatu daerah,” kata Adhi.
Tak hanya itu, berdasarkan SKB tersebut, pemerintah juga harus memberikan jarak zonasi untuk ritel atau waralaba modern dengan pedagang kecil. “Jaraknya sudah dia atur. Minimal harus berjarak 2 kilometer antara ritel modern dengan pedagang kecil. Jadi ritel modern tidak mematikan usaha pedagang kecil,” ucap Adhi.
