JAKARTA, Harnasnews.com – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi menyoroti permasalahan pendidikan di Ibukota yang tak kunjung membaik. Menurutnya kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI belum sepenuhnya berpihak pada warga yang tidak mampu.
“Berbicara soal perjuangan pendidikan, saya menganggap perjuangan belum selesai sampai hari ini. Masih banyak kasus orang miskin yang anaknya tidak bayar SPP sampai 2 tahun, enggak bayar sampai ujian. Karena nggak bayar begitu lulus ijazah ditahan. Kasus seperti itu tadinya hanya cerita-cerita saja, nggak pernah datang ke rumah saya tuh. Begitu saya menjadi anggota dewan setiap Sabtu atau Minggu, di rumah ada saja yang mengadu itu anaknya sudah 18 bulan belum bayar SPP padahal mau ujian besok,” kata Nawawi saat menggelar Reses di Jalan Syaridin, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (23/2) sore.
Menurutnya, selain perlunya perhatian Pemda terhadap sisi finansial murid. Perlu juga adanya keberanian untuk mengubah sistem penyaringan bagi siswa dan siswi untuk bisa masuk ke sekolah negeri. “Saya kira siapapun Gubernur-nya, kalau cerita pendidikan sepanjang penerimaan murid baru sekolah negeri syaratnya NEM (nilai Ebtanas) murni. Maka selama itu pula sampai kiamat orang miskin, anaknya tidak akan masuk SMA Negeri. Karena yang masuk sekolah negeri itu pasti orang mampu,” kesalnya.
Menurut Nawawi, sikap Pemprov DKI tersebut bisa dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
