Selain kontra narasi yang harus terus dilakukan untuk memerangi propaganda kelompok tersebut, dia berharap pula harus ada langkah pre-emptive dan preventif untuk menangani kelompok tersebut agar kelompok tidak semakin besar.
Apalagi setelah pemilu, lanjut dia, pada akhir tahun 2024 akan ada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, sehingga bukan tidak mungkin kelompok itu akan bermetamorfosis mendukung calon-calon di pilkada serentak.
“Ini harus diwaspadai. Tapi saya tidak tahu apakah pemerintah seperti sudah punya pemetaan kira-kira pemain-pemain di provinsi dan kabupaten yang berpotensi menggunakan kelompok ini untuk mencari kemenangan,” ujarnya, dilansir dari antara.
Sri Yunanto pun menilai pentingnya penguatan sinergi dan sinkronisasi antar-lembaga pemerintah untuk menangani masalah tersebut. Tetapi selain pemerintah, sambung dia, peran masyarakat untuk memerangi ideologi transnasional juga vital.
Dalam hal tersebut, dia mengatakan organisasi masyarakat yang besar dan mainstream di Indonesia harus mulai lagi menggelorakan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang moderat melalui diskusi dan pembahasan yang harus difasilitasi dan didorong oleh negara.
Pasalnya, kata dia, tidak mungkin masyarakat memiliki inisiatif sendiri lantaran negara yang memiliki sumber daya.
“Marilah kita kembali ke jati diri bangsa Indonesia dengan bangkit menyuarakan pemikiran keagamaan moderat, inklusif, dan plural menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih damai ke depan,” ucap Sri Yunanto. (sls)
