JAKARTA, Harnasnews – Menjelang lebaran, sejumlah LSM maupun Ormas kerap kali meminta jatah tunjangan hari raya (THR) terhadap kantor-kantor pemerintahan maupun perusahaan swasta.
Bahkan tidak sedikit di antara mereka mengintimidasi hingga melakukan tindakan anarkis jika tidak diberikan jatah atau uang THR.
Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah menilai kasus ormas maupun LSM bukan barang baru. Dari di era Orde Baru hingga saat ini masih merajalela di mana-mana,
“Uang jatah preman atau dalam momentum lebaran dengan istilah THR, apapun alasannya adalah memang menjadi tabiat anak-anak bangsa ini lewat organisasi-organisasi yang mereka bentuk,” ujar Iskandar Jumat (21/3/2025).
Apalagi saat paska reformasi semua semakin menjamur, Ormas dijadikan tameng kekuatan politik juga bagi para politisi-politisi bangsa ini.
“Mereka diberikan ruang, dikasih kesempatan dan negara seakan tak hadir disitu. Hal itu yang membuat mereka menjadi besar kepala, apalagi mereka juga dibekingi politisi-politisi, dan itu juga yang membuat mereka arogan,” katanya.
“Dan ini menjadi preseden buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita,” imbuhnya.
Iskandar menilai, banyaknya Ormas atau LSM juga menjadi bukti tingkat kepercayaan masyarakat kepada hukum di negeri ini mulai memprihatinkan.
“Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kuncinya adalah negara harus hadir, penegakkan hukum yang benar dan objektif, masyarakat akan menjadi nyaman dan merasa terlindungi, politisi tak seenaknya membawa-bawa Ormas dalam dukung mendukung setiap 5 tahunan,” tegasnya.
Iskandar juga mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Panglima TNI, Kapolri dan Kejaksaan Agung untuk melakukan tindakkan tegas kepada seluruh Ormas yang membuat resah masyarakat. Terutama kepada para pengusaha maupun pejabat di daerah.
“Selain menindak para Ormas, di tubuh TNI, Polri juga Kejaksaan Agung juga harus ditindak yang melakukan pungli mengatasnamakan institusi, Jika ini berjalan paralel saya yakin ini bisa terselesaikan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Etos Institute menunggu komitmen Presiden, Panglima TNI, Kapolri dan Kejaksaan Agung dalam mengimplementasikan aksinya menindak para Ormas atau LSM yang meresahkan.
Dia jiga mengajak seluruh elemen agar tidak membebani pemerintahan ini dengan segala macam persoalan. Mengingat saat ini angka korupsi yang masif dihampir semua badan usaha milik negara,.
“Jangan bebani pemerintahan ini dengan persoalan-persoalan yang pastinya akan menghambat program-program pemerintah 5 tahun ke depan,” kata Iskandar.*
