Pemerintah Kabupaten Trenggalek,MengambilLangkah Kebijakan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19
Trenggalek,Harnasnews.com – Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengambil langkah cepat, menyikapi dampak ekonomi saat mewabahnya Virus Corona atau Covid-19 dan pemberlakuan Physical Distacing kepada masyarakat di Kabupaten Trenggalek Melalui Teleconference di Gedung Smart Center, tadi malam Selasa 1/4/2020.
Bupati Mochamad Nur Arifin didampingi Forkopimda dan beberapa pejabat terkait termasuk beberapa pihak swasta yang membantu hal ini, menyampaiakan sikap pemerintah terhadap dampak ekonomi tersebut.
Menurut Bupati “sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (covid-19), pemerintah daerah diminta memprioritaskan kesehatan masyarakat serta diikuti dengan program jaring pengaman sosial.
Selanjutnya pemerintah akan mengambil beberapa kebijakan daerah dalam konteks sosial ekonomi, guna melengkapi kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat maupun propinsi.
Adapun kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek antara lain, memberikan rileksasi pajak dan retribusi daerah pada sektor-sektor sebagai berikut, pajak hotel pajak restoran dan retribusi sewa lahan dan bangunan pada kios yang dikeola pemerintah,sektor ini dibebaskan membayarkan pajaknya kepada Pemerintah Kabupaten hingga status Kedaruratan Kesehatan dan Tanggap Darurat Bencana dicabut oleh pemerintah.
Selain itu juga meregistrasi ODP untuk mendapat akun ojek online disertai dengan top-up saldo senilai Rp. 200.000 pada ODP yang sedang menjalani isolasi diri dirumah selama 14 hari, sedangkan skemanya akan terdapat 454 ODP yang akan diintervensi sesuai data pada 1 April 2020, jumlah penerima akan mengikuti perkembangan jumlah ODP yang isolasi mandiri dirumah.
Gugus Tugas ditingkat desa harap melakukan evaluasi, jika ODP yang dimaksud tidak dapat disiplin menjalani isolasi mandiri dirumah, maka bantuan akan diberhentikan.data awal setidaknya terdapat 1.154 pedagang asongan disekitar sekolah yang terdampak, 699 orang miskin yang belum masuk data terpadu butuh jaminan hidup, 51 disabilitas tuna netra yang berketrampilan memijat terdampak, 570 pekerja informal, 54 IKM dengan rata-rata 10 pegawai terdampak, 445 pedagang area wisata, 80 orang pokdarwis, 110 pedagang sekitar Alun-alun, 896 UMKM dan 102 sopir harian yang terdampak.
Pemerintah dimasa awal akan menyiapkan 5000 Kartu Penyangga Ekonomi bekerjasama dengan BRI, dimana setiap pemegang kartu akan mendapatkan 5kg beras dan e-money dengan saldo Rp. 100.000,- yang akan diterima setiap bulan hingga 3 bulan kedepan atau masa recovery akibat pandemi wabah corona dinyatakan selesai.
Sebagai informasi tahap awal ini, sumber pendanaan adalah dana gotong-royong yang sumbernya dari beberapa donatur.
Hal ini dimaksudkan agar memberikan ruang bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyisir anggaran lebih detail serta berkoordinasi dengan desa dan sektor terdampak untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai mereka yang paling rentan terdampak covid-19 ini. Sesuai kriteria yang telah disusun oleh tim gugus tugas.ungkapnya.(Geng/Rif)
