BOJONEGORO,Harnasnews – Program pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro terus dimatangkan. Hal ini ditunjukkan dengan sinergitas Pemerintah Bojonegoro dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam sinkronisasi data angka kemiskinan ekstrem.
Rapat sinkronisasi data angka kemiskinan diselenggarakan di Gedung DPRD Bojonegoro, Kamis (7/7/2022). Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Bojonegoro Anna Mu’awannah, Asisten Pemerintah Bojonegoro, Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar serta anggota Komisi C DPRD.
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awannah dalam paparanya menyampaikan bahwa tahun 2021, Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu dari 5 kabupaten di Provinsi Jawa Timur sebagai pilot project penanganan kemiskinan ekstrem.
“Sebagai kepala daerah, saya mendapat tugas melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, menetapkan data sasaran, menetapkan program dan kegiatan pada RKPD dan memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat,” terangnya.
Bupati Anna menjelaskan bahwa Pemkab Bojonegoro telah melakukan serangkaian program prioritas yang mendukung penanganan kemiskinan ekstrem. Yakni yang bersifat meringankan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan maupun meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan alokasi anggaran Rp 1,144 triliun.
Pemkab, lanjut Bupati telah memberikan Belanja Langsung Tunai (BLT) Daerah bagi 7.117 KPM (keluarga penerima manfaat) dan Belanja Langsung Tunai (BLT) Desa bagi 12.722 KPM.
“Baik BLT Daerah maupun BLT Desa seluruhnya dialokasikan dari APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 14,296 miliar,” jelasnya.
Bu Anna sapaan akrabnya juga menambahkan Pemkab telah melakukan pendataan mandiri mulai Januari 2022 dengan berdasarkan nama dan alamat serta melakukan identifikasi kesesuaian program kegiatan intervensi dengan strategi pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar mengataka sebagai lembaga legislatif, pihaknya mengapresiasi langkah maupun program yang dilakukan Pemkab dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Bojonegoro.
Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro merilis data angka kemiskinan di Bojonegoro mengalami peningkatan, sangat penting untuk mensikronisasi data tersebut.
“Mari kita mencari solusi bersama dalam untuk mengatasi permasalahan yang menghambat percepatan penanganan angka kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Dia menambahkan dengan berbagai program yang telah disiapkan dan dilakukan oleh Pemkab, diharapkan angka kemiskinan di Bojonegoro semakin menurun.(Ulva.HNN) .
