“Pembinaan terus kita lakukan, termasuk melibatkan KPK guna memberikan pendampingan dan arahan. Sehingga, hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kasus korupsi, bisa dicegah,” ujar Wali Kota Madiun Maidi saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Korupsi di Lingkungan BUMD dengan Penguatan Fungsi dan Pengawasan secara daring di Balai Kota Madiun, Kamis.
Maidi mengaku siap menjalankan aturan dari pemerintah pusat termasuk, pengawasan intensif terhadap lingkup BUMD di wilayah Kota Madiun.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata secara daring mengatakan bahwa BUMD memegang peranan penting dalam pembangunan daerah karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping pajak dan retribusi.
Namun, realitanya BUMD kerap disalahgunakan oleh sejumlah pihak tertentu demi melanggengkan kekuasaan dan kepentingan pribadi.
