Penetapan Harga Lahan Pembebasan Proyek Jalan Tol Binjai-Langsa I Tidak Ada Sosialisasi
Warga Ngadu ke DPRD Komisi A Kabupaten Langkat
LANGKAT, Harnasnews – Puluhan masyarakat Desa Bukit Mengkirai dan Desa Pasiran Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sumatra Utara menuntut ganti untung atas tanah dan bangunan yang terdampak pembangunan jalan tol Binjai-Langsa I periode III/2020.
Sebelumnya masyarakat Desa Bukit Mengkirai dan Desa Pasiran mengeluhkan atas penetapan harga dari pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan harapan pemilik tanah dan bangunan warga yang terdampak pembangunan tol tersebut.
Dalam penetapan harga per meter tanah maupun harga pohon sawit, pihak kantor jasa penilai publik (KJPP) maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat diduga tidak sesuai prosedur dan mekanisme. Sebab tidak melibatkan warga untuk diajak bermusyawarah dan mufakat. Sehingga sampai saat ini belum ada titik temu kesepakatan harga antara pemerintah dan warga.
Namun, sejumlah warga malah dipanggil ke kantor Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumut, dalam pertemuan tersebut pihak PUPR menyatakan ke warga bahwa harga tanah maupun pohon sawit milik masyarakat yang terkena dampak pembebasan jalan tol tersebut dinyatakan sudah final. Bagi warga yang tidak setuju dengan putusan rapat tersebut, uang pembebasan akan dititipkan di Pengadilan Negeri Stabat.
“Kami disuruh datang ke Kecamatan Gebang. Sampai di sana kami dipaksa untuk tanda tangan. Padahal sebelumnya belum ada kesepakatan harga. Bahkan pihak PUPR mengatakan kalau tidak sepakat dengan harga dari pemerintah agar menggugat ke pengadilan. Dan bagi kami masyarakat awam ini sebuah bentuk intimidasi dan warga ditakut-takuti,” ucap warga masyarakat Bukit Mengkirai, yang tanahnya terdampak pembebasan tol, Bongsu Sigalingging kepada wartawan di Langkat, Rabu (23/3/2022).
Warga yang lain, Darlin Sihite mengatakan, kurangnya sosialisasinya dari Kepala Desa Bukit Mengkirai maupun dari pihak PUPR dan BPN Kabupaten Langkat terkait dengan pembebasan lahan warga yang terdampak pembebasan tol, sehingga menimbulkan reaksi warga yang menuntut keadilan
