JAKARTA, Harnasnews.com – Para elit Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar diminta mewaspadai adanya pihak-pihak yang berupaya menggerus elektabilitas Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024 dengan memanfaatkan konflik internal partai di sejumlah daerah.
Analis kebijakan politik Irwan Suhanto menduga ada upaya distrust (ketidakpercayaan) terhadap kepemimpinan Airlangga Hartarto. Hal itu menyusul dengan lambannya penyelesaian konflik internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di sejumlah daerah.
Padahal, kata Irwan, penyelesaian konflik di internal partai tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut jika elit DPP Golkar tidak tarik-menarik kepentingan.
Irwan mengkhawatirkan dengan beberapa persoalan konflik Partai Golkar di sejumlah daerah, akan terbentuk opini bahwa orang nomor satu di tubuh Golkar itu tidak sanggup mengatasi sengkarut di internalnya.
“Kami khawatir bahwa konflik internal Golkar di sejumlah daerah itu akan menimbulkan distrust kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto, baik itu dari kader Golkar itu sendiri maupun publik secara luas,” kata Irwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/11/2021).
Mantan Aktivis 98 itu mengatakan, meski Airlangga saat ini dipercaya oleh Presiden Joko Widodo dalam Pemulihan Ekonomi Nasoinal (PEN), tapi keberadaan dirinya sebagai Ketum Golkar tidak boleh dilupakan.
“Sebab saat suksesi kepemimpinan pada Munaslublub Partai Golkar tahun 2017 silam, Airlangga tidak mudah merebut posisi tersebut. Tentunya ada dinamika pertarungan yang cukup sengit. Nah rifalitas politik di internal partai itu harus diwaspadai. Jangan sampai ada upaya kudeta kepemimpinan Ketum Airlangga,” ujar Irwan.
Oleh karena itu, Irwan meminta agar Airlangga Hartarto kembali memetakan siapa saja internal partai yang saat itu melakukan perlawanan atas keterpilihan dirinya pada Munaslub Partai Golkar 2017 lalu.
“Jadi dapat dianalisa dari sedini mungkin. Apakah kelompok yang saat ini bersengketa di sejumlah DPD Golkar itu sebagai upaya pembangkangan terhadap keputusan DPP dan hendak menggusur kepemimpinan Airlangga. Ini yang harus diwaspadai elit DPP,” katanya.
Sebab, kata Irwan, bila dilihat dari sejumlah kasus internal Golkar di daerah, ada kelompok yang memiliki sejarah pernah berkonflik dengan DPP Golkar dibawah kepemimpinan Airlangga. Bahkan ada juga kelompok kader yang sempat menggembok kantor DPP Golkar.
Seperti diketahui bersama, hasil rapat pimpinan saat HUT Golkar diputuskan bahwa Airlangga merupakan Capres dari partai Golkar. Tapi anehnya konflik di DPD masih berlanjut bahkan berujung hingga ke Mahkamah Partai.
Irwan pun menduga, konflik internal Golkar di sejumlah daerah sepertinya ada yang memainkan.
“Bagaimana mau menaikkan elektabilitas Ketum Airlangga Hartarto yang hingga saat ini masih rendah, sementara di satu sisi, di internal partainya saja masih berkonflik,” tegas Irwan.
Oleh karena itu dia mengingatkan agar petinggi Golkar mengawasi kinerja hakim di Mahkamah Partai, jangan sampai dijadikan alat untuk untuk kepentingan elit tertentu yang ada di tubuh Partai Golkar maupun pihak luar yang menginginkan Golkar kembali pecah.
“Elit DPP Golkar harus mewaspadai upaya pecah belah partai. Baik itu dilakukan oleh internal partai maupun kelompok dari luar Partai Golkar itu sendiri,” tandasnya. (Red)
