Pengamat Adi Susila : Seharusnya Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Jangan Tertutup, Rentan Politik Uang
BEKASI, Harnasnews.com – Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati Bekasi pada 19 Juli 2019 menetapkan pemilihan dengan mekanisme pemungutan suara tertutup, meski masih ada opsi terbuka saat Ketua DPRD Sunandar mengatakan pilihan itu kondisional.
Hal itu tak luput disoroti Pengamat Politik dari Universitas Islam 45 (Unisma) Adi Susila. Ia berpendapat seharusnya pemilihan wakil bupati digelar secara terbuka.
“Untuk idealnya ya seharusnya terbuka, biar lebih fair. Masyarakat harus tahu dalam pemilihan wakil bupati. Sudah sangat jelas kalau tertutup begini, akan berpotensi terjadinya politik uang. Akan amat sangat rentan kalau tertutup begini,” katanya.
Lanjutnya, selain itu akan sulit bagi partai untuk melihat kadernya memilih calon yang mana. Bisa saja itu bertentangan dengan pilihan partai yang sudah disepakati.
“Misalnya. Fraksi Golkar sudah menentukan pilihannya si A, eh anak buahnya malah memilih si B kan enggak jelas. Kalau terbuka, dia berdiri, Golkar akan menghitung berapa yang datang, yang pilih anu berdiri, kan fair,” ucap Adi.
Dengan pemilihan sistem terbuka, fraksi dapat mengontrol anak buah. Begitu pula dengan partai lainnya.
“Kalau tertutup iya, menurut saya berpotensi terjadi KKN,” demikian Adi.
Dalam rapat paripurna pada 19 Juli 2019, DPRD memberi waktu peluang bagi Bupati Eka Supria Atmaja untuk menyerahkan nama calon wakil bupati (cawabup) kepada DPRD hingga 22 Juli 2019.
Akhirnya, waktu itu diperpanjang hingga hari ini, Rabu (24/7/2019). Rekomendasi dari DPP Golkar sudah turun sejak 19 Juli 2019, sementara rekomendasi dari DPP partai pengusung seperti Hanura, PAN, dan Nasdem masih belum turun. (Sygy)
