Jelang Pilkada Sumbawa, Pengamat : Perdebatan Elit Politik Seharusnya Bahas Kepentingan Rakyat
SUMBAWA, Harnasnews.com – Pengamat Hukum Universitas Samawa (Unsa), Dr Lahmuddin Zuhri menilai menjelang pemilihan kepala daerah kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara barat (NTB) elit politik hanya memperdebatkan persoalan yang remeh-temeh tidak terkait dengan kebutuhan rakyat. Padahal, kata dia, dalam politik merupakan seni dan cara pempengaruhi orang, termasuk kekuasaan adalah intrumentnya.
“Kita ketahui bersama bahwa politik itu adalah seni. Dan cara mempengaruhi orang dan termasuk kekuasaan adalah instrumennya. Tapi, politik kekuasaan seharusnya berbicara soal masa depan rakyat, bukan yang remeh temeh,” ungkap Lahmuddin yang juga Dekan FH Unsa, kepada wartawan, Selasa (21/1/2020)
Menurutnya, percaturan politik di Sumbawa ada dua hal yang menentukan. Yaitu organisasi politik atau partai politik, kemudian tokoh politik.
“Oleh karenanya, perilaku politisi sangat ditentukan oleh keduanya, yakni organisasi politik dan tokoh politik,” ujar dia.
Lanjutnya, konflik politik yang terjadi antarapetahana dengan partainya seperti apa yang terlihat hari ini, hanya miskomunikasi antaratokoh politik dengan partai. Hal ini, kata dia, adalah biasa dalam dinamika politik terutama di daerah menjelang pilkada.
Hanya saja, menurutnya, elit politik diminta tidak mencampur baurkan perdebatan soal konflik internal partai di ruang publik, apalagi mempersalahkan partai lain. Publik butuh kontestasi yang berkualitas, bukan hanya berdebat soal dapur partai. Karena, masyarakat tidak butuh itu.
“Tetapi yang terpenting adalah bagaimana menyatukan ritme kepentikan organisasi dengan kepentingan politisi (pribadi) atau sebaliknya memadukan ritme kepentingan politisi (pribadi) dengan kepentingan organisasi,” tandasnya.
Lahmuddin menambahkan, dinamika harus ada dalam politi. Ini bertujuan untuk konsilidasi dan solidaritas organisasi. Bahkan konflik harus diciptakan untuk menimbulkan dan menciptakan konsentrasi atau konsulidasi. Namun demikian, hendaknya menyangkut hal yang lebih substansi.
“Misalnya, bagaimana bertarung konsep dan literasi soal masa depan Sumbawa lima tahun kedepan. Dari konflik ini akan terlihat mana loyalis sejati mana yang sekendar menjadi ikutan/penumpang gelap dalam politik,” timpalnya.
Lebih kanjut, konflik tokoh/politisi dengan partai (organisasi) secara teori akan terjadi jika kepentingan tokoh tidak terakomosi dalam kepentingan organisasi.
