“Kalau ada momentum, masih tetap memungkinkan untuk dibukanya, digunakannya politik identitas, maka saya yakin mereka tetap akan menggunakan, karena ini adalah murah meriah, dan efektif memobilisasi massa,” kata Umam pada acara diskusi Paramadina Democracy Forum (PDF) Seri Ke-3.
Ia menjelaskan peluang memanfaatkan politik identitas untuk memperoleh suara terbuka luas, mengingat ada sentimen yang tumbuh di kelompok kanan terhadap pemerintah.
“Yang terpenting, dari segmen Islam (misalnya), di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi (Joko Widodo, red.) relatif minim ruang dialog terutama untuk kelompok-kelompok Muslim (konservatif, red.). Kekecewaan, kemarahan dari kelompok ini terutama kelompok kanan jika tidak di-mantain (kelola, red.) maka ini akan terkonsolidasi dengan baik untuk memberikan dukungan kepada siapa yang mereka dukung,” kata Umam, Direktur Utama Paramadina Public Policy Institute.
Walaupun demikian, terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Umam memprediksi politik identitas tidak lagi menguat apabila dibandingkan dengan Pilpres 2019.
Politik identitas sempat menguat saat Pilpres 2019 karena pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) saat itu memanfaatkan sentimen yang tumbuh dari kelompok kanan/konservatif dan kelompok nasionalis.
Namun, Umam ragu langkah yang sama kembali berulang karena Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang mulanya jadi pesaing kuat Presiden Joko Widodo, akhirnya memilih berkoalisi bersama pemerintah.
Keputusan itu, menurut Umam, diprediksi dapat mengurangi dukungan dari kelompok kanan/konservatif terhadap Prabowo.