“Saya tidak yakin Prabowo akan menggunakan kartu AS politik identitas lagi, karena (dia) sudah dianggap inkonsisten dengan klaim dan langkah-langkah politiknya,” ucap Umam, dilansir dari antara.
Ia juga menilai capres potensial lainnya seperti Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Anies Baswedan kemungkinan tak terlalu memanfaatkan politik identitas dalam kampanye-nya, karena itu kontraproduktif.
Anies memang pernah mendapatkan dukungan suara dari politik identitas saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun situasinya saat itu, Anies berhadapan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), ujarnya.
“Kalau, misalnya, Anies menggunakan isu yang seperti saat Pilkada, saya pikir itu kurang begitu produktif,” ujar dia.
Dalam diskusi yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai partai politik terutama yang berasal dari kelompok Islam sulit menghindar dari politik identitas.
Ia juga menyampaikan politik identitas sah digunakan oleh partai politik selama itu masih dalam batas wajar.
“Politik identitas dalam batas wajar dalam pandangan kami itu sah-sah saja, misalnya, platform partainya ahlussunnah wal Jama’ah yang dikedepankan politik (Islam) wasathiyah (moderat, red.). Itu yang kami (PPP) kembangkan,” kata Baidowi.
Ia menjelaskan politik identitas jadi problem ketika digunakan melampaui batas yang wajar, dan diiringi oleh penyebaran berita bohong atau kabar sesat.(qq)