Penguatan Tugas dan Fungsi Teknis Pemasyarakatan Oleh Dirjen Pemasyarakatan Di Surabaya
BERITA
Surabaya, Harnasnews – Berada di aula megah Raden Wijaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menjadi saksi penting pengarahan dan penguatan tugas pokok serta fungsi teknis pemasyarakatan yang disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, pada Rabu (15/01/2025).
Kegiatan yang dihadiri seluruh perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Jawa Timur, dihadiri oleh para Kalapas, Kepala KPLP, dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Adm. Kamtib).
Dalam pengarahannya, Mashudi menekankan pentingnya kolaborasi, inovasi, dan tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
“Kunci utama keberhasilan pemasyarakatan adalah disiplin dan sinergi. Semua pihak, baik itu pimpinan hingga jajaran staf, harus memahami tugas pokok dan fungsinya agar roda organisasi berjalan maksimal. Kita bukan hanya sekadar menjaga keamanan, tetapi juga membina, mendampingi, dan memastikan warga binaan siap kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan ini berlangsung dengan suasana khidmat dan penuh antusiasme. Dalam sesi diskusi, para peserta diberi kesempatan menyampaikan tantangan dan masukan terkait pelaksanaan tugas di lapangan.
Salah satu perwakilan, Kalapas Pasuruan, Ma’ruf Prasetyo Hadianto, menyampaikan komitmennya melaksanakan arahan Dirjen Pemasyarakatan ke dalam langkah nyata di Lapas Pasuruan.
“Kami akan memastikan bahwa penguatan ini menjadi pijakan penting dalam peningkatan kualitas layanan, produktifitas dan keamanan di Lapas Pasuruan. Ini sejalan dengan resolusi pemasyarakatan yang sudah kami susun sesuai Asta Cita Presiden dan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Kalapas Kelas IIB Pasuruan.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran pemasyarakatan di Jawa Timur untuk menyamakan visi dan langkah menuju optimalisasi tugas pokok dan fungsi teknis pemasyarakatan.
Semangat yang dibawa Dirjen Mashudi diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi setiap unit pelaksana teknis, menjadikan pemasyarakatan sebagai pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih aman dan berkeadilan.(Hid/Hum)
