Peran Lembaga Masyarakat, Kunci Optimalkan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan
Jayapura,Harnasnews.Com – Miris, sebanyak 65,71% perempuan yang tergolong produktif di Indonesia belum berperan optimal dalam pembangunan Negara ini (Data Profil Perempuan Indonesia). Hal tersebut disebabkan masih rendahnya kualitas hidup dan tingkat pendidikan yang dimiliki kaum perempuan. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kualitas dan kemampuan kaum perempuan melalui dukungan dari masyarakat khususnya lembaga masyarakat dan juga kaum laki-laki itu sendiri, demi mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.
“Perempuan memiliki potensi sangat besar untuk ikut berpartisipasi dalam mengontrol dan memberikan manfaat pada pembangunan Negara. Tentunya potensi tersebut harus dikelola dan diarahkan dengan baik, seperti meningkatkan kapasitas dan memberikan akses bagi perempuan untuk berpartisipasi. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan merupakan suatu Komitmen Nasional dalam meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. Negara pun menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, kita harus memastikan bahwa kaum perempuan memperoleh kesamaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dan setara dari hasil pembangunan yang dilaksanakan” tegas Menteri PPPA, Yohana Yembise dalam acara Pelantikan dan Deklarasi Dewan Pimpinan Cabang Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (DPC-FPPI) di Jayapura.
Peran laki-laki dalam meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan juga sangat dibutuhkan, melalui 3 fokus utama yaitu peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, penurunan angka kematian ibu (AKI) dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia khususnya Papua. Mengapa Papua? Human Development Report (HDR) pada Tahun 2016 melansir, bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dimiliki Indonesia menduduki urutan 113 dari 188 negara, hal ini menunjukan Indonesia berada dibawah posisi rata-rata dunia. Terlebih lagi pada tahun 2015 Papua menjadi Provinsi dengan nilai IPM dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terendah yaitu 58,05 dan 79.09. Hal ini menegaskan bahwa perlunya peningkatan kualitas masyarakat di Papua, khususnya dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi dan standard hidup yang layak.
