JAKARTA,Harnasnews – Kompleksitas dalam pengembangan koperasi, harus disikapi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengawas koperasi. Ha itu dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, sekaligus meminimalisir permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari.
Pernyataan itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkoperasian dan Jabatan Fungsional Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenopUKM), Nasrun Siagian, saat berbicara pada diskusi bersama Anggota Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) bertajuk Penyusunan Rencana dan Program SDM Pengawas Koperasi di Bogor, Sabtu (8/7/2023).
Untuk itu, Nasrun mengatakan, peningkatan kompetensi SDM Pengawas mutlak diperlukan dan harus terus diperkuat.
Karenanya ke depan, dia menambahkan, tidak lagi melakukan pelatihan-pelatihan di kelas, tetapi secara konfrehensif diaplikasikan dalam beberapa kegiatan, diantaranya berupa koperasi rintisan. Di situ, kata Nasrun, ada literasi, pelatihan dasar-dasar pengawasan koperasi.
Kemudian, jelas Nasrun, ada juga koperasi yang mulai tumbuh dimana akan ditempatkan tenaga pendamping. Artinya tidak lagi dilakukan pelatihan-pelatihan di kelas secara terus menerus, sehingga tenaga pendamping ini dapat membantu mengawasi secara langsung koperasi tersebut.
“Mereka yang menjadi tenaga pendamping itu ada juga tenaga ahli, minimal menjalankan tugasnya selama empat bulan bahkan dimungkinkan bisa enam bulan sampai koperasi tersebut benar-benar jadi, bertumbuh secara baik dan sehat,” jelas Nasrun.
Terhadap hal ini, Nasrun memastikan, pihaknya (KemenKopUKM-red) akan mensupport apa yang dibutuhkan koperasi tersebut, termasuk bantuan dana bagi pengembangan usaha koperasi.
Kemudian, papar Nasrun, pengurus koperasi juga diberikan kesempatan magang di Mina Soraya, Cilacap.
“Mereka sangat antusias, dari jatah magang 10 hari tapi mereka minta magang selama tiga bulan,” jelas Nasrun seraya mengatakan, KemenKopUKM sejauh ini belum merespon keinginan mereka. Karena kata dia, itu menyangkut anggaran yang tidak sedikit.
Terakhir, kata Nasrun, KemenKopUKM akan melakukan BootCamp bagi manager-manager koperasi, dengan harapan bagaimana mereka nantinya menjadi leadership yang baik, bagaimana mereka membuat business plan yang terukur.
“Jadi kami saat ini, pelatihan-pelatihan di kelas itu sudah sangat sedikit, tapi melakukan coaching, pendampingan-pendampingan, dan magang,” papar Nasrun.
Selain itu, KemenKopUKM berusaha mengubah paradigma diantaranya membuat platform Kampus Merdeka. Meski kurikulumnya tidak seperti kampus pada umumnya seperti adanya semester tetapi ada materi-materi seperti akuntansi, digitalisasi dan ekspor. “Antusias pengurus koperasi luar biasa untuk mengikuti Kampus Merdeka ini,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Humas Kemenkop dan UKM, Edi Yanto, menyoroti dua hal penting yang dinilainya masih menjadi ganjalan di bidang kehumasan, yaitu menyangkut Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang dinilainya masih belum menjadi wacana publik.
Ganjalan lainnya, kata dia, menyangkut persoalan sumber daya manusia (SDM0 perkoperasian. Karenanya, kata dia, pembinaan SDM perkoperasian menjadi salah satu faktor kunci jabatan fungsional.
“Pembinaan SDM perkoperasian, menjadi salah satu faktor kunci jabatan fungsional juga, Ini adalah narasi-narasi yang sudah dikerjakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, karena ini sudah di tahun ke-4 dan tahun depan akan ada pergantian kepemimpinan, termasuk menteri-menteri yang ada dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar Edi.
“Persoalan itu yang masih menjadi ganjalan bagi kehumasan. Karena, yang muncul di pemberitaan selama ini adalah komentar-komentar terkait koperasi bermasalah. Karena itu, saya berharap kepada teman-teman wartawan untuk memberikan dukungan agar RUU Perkoperasian bisa menjadi wacana publik,” ujar Edi lagi. (eng)**
