PASURUAN, Harnasnews – Permasalahan aset yang berada di Anggota Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan periode 2019-2024 terus bergulir, dan menjadi problem yang di alami oleh sekertariat DPRD Kota Pasuruan setelah dilantiknya anggota DPRD yang baru beberapa hari lalu.
Adapun aset yang menjadi problem dalam aset meliputi 30 unit Laptop serta beberapa fasilitas lainnya. Hal twrsebut menjadi problem karena hingga saat ini, sekertariat DPRD Kota Pasuruan masih menerima 23 unit laptop dari para anggota dewan 2019-2024.
“Masih ada 7 unit Laptop yang belum dikembalikan, dari itu semua terdapat satu orang anggota yang melaporkan kehilangan dengan melampirkan surat kehilangan dari pihak yang berwajib,” ucap Sekertaris DPRD Kota Pasuruan (Sekwan), Raden Murahanto.
Saat disinggung terkait yang melaporkan kehilangan, Sekwan menyampaikan bahwa semua akan berlaku sesuai aturan yang ada dan sesuai dengan surat perjanjian yang telah ditanda tangani oleh anggota dewan sebelumnya.
“Kalau itu akan berlaku sesuai perjanjian, anggota tetap harus mengganti sesuai dengan prosedur yang ada. Baik berupa uang tunai atau mengganti unit sesuai dengan yang dipinjam oleh anggota,” urai Raden.
Adapun beberapa aset yang tidak ada didalam salah satu ruangan pimpinan, berupa 1 unit Printer L3210, 1 unit TV Samsung 40 Inc, dan 1 unit TV LG 70 Inc. Sedangkan untuk laptop memiliki Merk / Type: DELL / Inspiron 13 7000 2-in-1 (7391) dengan harga Harga Perolehan: Rp 18.645.000,- pada tahun 2020.
“Kami akan mengikuti perintah dari inspektorat, apabila tidak ada itikad baik dari anggota untuk mengembalikan aset maka akan melaporkan kepada pihak berwajib sesuai dengan aturan yang ada,” terang Sekwan.
Pada kesempatan ini, Raden Murahanto meminta maaf atas kejadian yang kurang berkenan saat acara pelantikan anggota DPRD Kota Pasuruan pada Jumat (30/08/2024) lalu.
“Pada intinya kami meminta maaf atas miss komunikasi yang terjadi pada acara pelantikan, kami telah berusaha sebaik mungkin untuk menerima para tamu undangan. Namun karena adanya keterbatasan serta kondisi sehingga terjadi kejadian yang kurang berkenan bagi teman-teman NGO ataupun jurnalis lainnya,” pungkas Raden Murahanto.(Hid)
