Harjo juga menegaskan bahwa Wantannas yang direncanakan akan merubah nomenklatur tidak meniadakan kementerian ataupun lembaga yang sudah eksis.
Melainkan sebagai dewan, sambungnya, menjadi ruang berkumpul, berdiskusi, bersidang, para kementerian lembaga dipimpin oleh Presiden untuk memberikan masukan dan rekomendasi.
“Jadi sifatnya bukan operasional. Tidak ada. Yang menganggap kalau dewan ini muncul nanti akan seperti polkam yang dulu, tidak ada hubungannya,” tuturnya.
Penamaan Dewan Keamanan Nasional pun kata Harjo sebelumnya pernah digunakan sebelum kini menjadi Wantannas. Terkait rencana perubahan nomenklatur kembali menjadi Dewan Keamanan Nasional tersebut, menurut Harjo karena pertahanan merupakan bagian dari dimensi keamanan.
“Negara-negara di dunia ini itu semuanya punya Dewan Keamanan Nasional untuk membantu Presiden. Hanya di Indonesia, sudah punya, hanya tidak dioptimalkan. Ada ruang kosong yang belum digunakan Presiden untuk membantu beliau yaitu Dewan Keamanan Nasional,” kata Harjo.(qq)
