Pesan Pj Bupati : Tularkan ke Seluruh OPD, Bappeda Kabupaten Bekasi Raih Penghargaan Reformasi Birokrasi Terbaik
BEKASI, Harnasnews.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Kabupaten Bekasi mendapat penghargaan reformasi birokrasi terbaik tingkat Kabupaten Bekasi untuk tata kelola pemerintahan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini mendapat poin 32,12 dengan capaian 88,48 persen.
Kepala Bappeda Bekasi, Dedy Supriyadi mengatakan, reformasi birokrasi merupakan parameter tata kelola pemerintahan sebuah daerah. Meliputi aspek manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penguatan dan penataan organisasi.
Kemudian penataan tata laksana, manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Semangat reformasi birokrasi tentunya akan kami dorong pelaksanannya di seluruh perangkat daerah. Bahkan sampai tingkat kecamatan. Sesuai dengan arahan Bapak Pj Bupati Bekasi yaitu semangat reformasi birokrasi ini harus bisa ditularkan kepada seluruh perangkat daerah,” katanya.
Dalam pencapaian reformasi birokrasi tingkat Kabupaten Bekasi, Bappeda memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian nilai pada area keenam dari delapan area. Yaitu penguatan akuntabilitas kinerja.
“Akuntabilitas kinerja adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat memastikan bahwa kinerja mulai dari perencanaan kinerja sampai dengan evaluasi kinerja terukur dan memiliki keterkaitan antar jenjang kinerjanya. Keterkaitan dimaksud adalah adanya sinergi antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan,” kata Dedy.
Target Bappeda pada Penghargaan Reformasi Birokrasi Terbaik se-Kabupaten Bekasi
Lanjut Dedy. Bappeda, memiliki target untuk ke depannya. Yakni akan mempertajam keterkaitan dimaksud. Sehingga program dan kegiatan yang akan direncanakan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Bekasi.
“Tentunya untuk mewujudkan itu semua, peran monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan akan kami tingkatkan melalui evaluasi setiap triwulan yang kami laksanakan dengan bantuan aplikasi SIMPPD (Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah),” ungkapnya.
Bappeda Kabupaten Bekasi juga memiliki kontribusi pada area kelima dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi. Yakni manajemen sumber daya manusia, khususnya pada capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) pada setiap jenjang jabatan (JPT, administrator dan pengawas) serta pelaksana.
“Dalam hal penetapan perjanjian kinerja yang sumber datanya berasal dari Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Untuk menetapkan target IKI, kami akan berkolaborasi dengan BKPSDM dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam hal sinkronisasi target Renstra perangkat daerah. Dengan rincian uraian tugas yang tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja serta analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah,” ungkapnya.
Sementara dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan area kedelapan dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi, Bappeda akan berkontribusi dalam merencanakan kebutuhan pelayanan publik. Yaitu berupa alokasi anggaran khususnya pada perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik.
