PHRI Jabar Minta PPKM tidak Diperpanjang
Pihaknya juga meminta pesta pernikahan di hotel diizinkan dengan aturan yang ketat dan jika melanggar diberi sanksi. “Prokes ketat tapi diberikan kelonggaran kalau nggak terkapar,” katanya, dikutip dari republika.
Herman mengaku sejauh ini respon pemerintah daerah cukup bagus menerima keluhan pengusaha. Namun, pemerintah daerah sendiri bergantung kepada kebijakan pemerintah pusat dan tidak dapat mengubah keputusan.
“Yang paham pengusaha itu kabupaten kota bukan pusat,” katanya. Terkait dengan pernyataan Gubernur Jabar yang mendorong agar kafe, mal dan restoran bisa melaksanakan dine in, ia mengapresiasi hal tersebut.
Ia mengaku sudah mengirimkan surat ke Gubernur Jabar dan bupati-wali kota pada 22 Juli lalu dan banyak yang memperhatikan langsung. Herman menilai komunikasi dan koordinasi pengusaha dengan pemerintah telah berjalan.
“Selama ini tidak jalan kenapa karena kesibukan pejabat kita ngurus dampak kesehatan sehingga dampak ekonomi tidak terperhatikan. Dengan pemasangan bendera putih sehingga ya selama ini tidak maksimal udah terbuka,” katanya.(qq)
