“BUMD harus mampu menciptakan lapangan kerja, bukan sebaliknya menjadi beban yang terus meminta suntikan modal dari pemprov setiap saat akibat kinerja dan daya saing yang lemah. Hal itu sebetulnya adalah cerminan dari ketidakmampuan kita membaca dan menerjemahkan persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif,” tutur Bey.
Ia menyampaikan pula bahwa dividen yang diberikan BUMD kepada Pemdaprov Jabar sangat penting, karena menurutnya itu merupakan bukti nyata bahwa BUMD mampu berkontribusi untuk pembangunan daerah, bukan menjadi beban.
“Setiap rupiah yang dihasilkan oleh BUMD harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, infrastruktur lebih memadai, dan kesejahteraan lebih tinggi,” tuturnya, dilansir dari antara.
Tata kelola yang baik, kata dia, tidak hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga soal moralitas, kejujuran, dan komitmen kita untuk membangun daerah yang lebih baik.
“Dengan demikian, pengelolaan BUMD, BLU/BLUD, dan BUMDes semakin optimal sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatan perekonomian Jawa Barat,” ujar Bey. (sls)
