PMII Laporkan Dugaan TPS Ilegal di Lippo Cikarang ke KLH dan Polda Metro Jaya
KABUPATEN BEKASI, Harnasnews – Hingga kin pemerintah daerah belum juga mengungkap siapa dalang di balik beroperasinya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Ilegal di kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Pasalnya, dinas lingkungan hidup (DLH) Kabupaten Bekasi hingga saat ini tak kunjung mengungkap siapa pelaku atau dalang di balik pengelolaan TPS Ilegal tersebut.
Terkait dengan berlarutnya kasus TPS Ilegal, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melaporkan kasus itu Ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan juga ke Polda Metro Jaya, Jumat (28/2/2025)
Magfurur Rochim selaku Biro Hubungan Komunikasi Pemerintah dan analisis Kebijakan Publik menegaskan, bahwa langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pihaknya untuk mendorong aparat penegak hukum baik Polda Metro jaya maupun KLH/BPLH agar segera mengusut tuntas siapa pelaku pengelola TPS Ilegal di kawasan Lippo tersebut.
“Saya harap laporan kami menjadi sebuah perhatian serius dan di proses secara transparan oleh pihak berwenang dan juga menindak tegas siapa pelaku yang melakukan kejahatan lingkungan dengan adanya TPS ilegal di kawasan Lippo ini,” tegasnya.
Ketua Cabang PMII Bekasi M.Faisal Haq mengungkapkan. Pihaknya sangat berharap dengan adanya laporan yang sudah di lakukan, Kementerian Lingkungan Hidup maupun Polda Metro Jaya untuk segera melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait yang memang di duga melakukan pengelolaan TPS Ilegal itu.
“Saya sangat mendorong kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Polda Metro Jaya untuk segera menangani kasus ini secepatnya, karna semenjak TPS ilegal ini di ketahui sudah hampir 3 bulan pelaku ataupun tersangka masih belum diketahui,” ujarnya.
Selanjutnya Faisal juga menjelaskan, Sudah sangat jelas TPS ilegal yang berada di kawasan Lippo ini tidak berijin, dan melanggar Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 40 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pihaknya juga mendesak Direktur Jenderal penegakan hukum (Gakkum) KLH/BPLH untuk melakukan penyelidikan sesuai amanat Konstitusi.
“Kami mendesak Gakkum KLH/BPLH untuk segera melakukan penyelidikan ke lapangan, dan juga menetapkan siapa pelaku nya agar proses hukum ini berjalan sesuai yang sudah diamanatkan oleh perundang-undangan yang ada di negara ini, sehingga keberadaan TPS ilegal yang merusak lingkungan dan tidak berijin ini, tidak lagi ada di Kabupaten Bekasi,”tutup Faisal. (Sygy)
