Polemik Pengadaan Mobil Dinas Bupati Aceh Utara: Pj Bupati Beri Penjelasan
ACEH UTARA, Harnasnews – Rencana pengadaan mobil dinas baru senilai Rp2,3 miliar untuk Bupati Aceh Utara yang tertera dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat Daerah Aceh Utara Tahun Anggaran 2025 menuai perhatian masyarakat.
Banyak pihak mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut karena mobil dinas yang saat ini digunakan Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara masih dianggap layak pakai.
Pengadaan ini direncanakan untuk mendukung operasional Bupati Aceh Utara yang akan menjabat pasca-Pilkada 2024. Sebelumnya, mobil dinas untuk jabatan Bupati sudah dianggarkan pada tahun 2022. Namun, kendaraan operasional untuk Wakil Bupati sebelumnya mengalami kerusakan akibat musibah banjir yang melanda Aceh Utara, sehingga kondisinya kini dinilai tidak layak pakai.
Selain pengadaan mobil dinas, RUP juga memuat anggaran sewa kendaraan bagi asisten dan SKPK sebesar Rp576 juta. Menanggapi isu ini, Pj Bupati Aceh Utara Mahyuzar menyatakan komitmennya terhadap efisiensi anggaran dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Anggaran Telah Melalui Mekanisme Resmi
Mahyuzar menegaskan bahwa anggaran pengadaan mobil dinas telah disahkan melalui mekanisme resmi dengan persetujuan DPRK Aceh Utara serta tercantum dalam APBK 2025.
“Pengadaan ini tidak untuk kebutuhan operasional saya sebagai Pj Bupati, tetapi ditujukan bagi Bupati Aceh Utara terpilih nanti. Pemilihan kendaraan jenis jeep dipertimbangkan karena kondisi geografis Aceh Utara yang cukup berat dan luas,” jelasnya.
Mahyuzar juga menambahkan bahwa kendaraan operasional Wakil Bupati sebelumnya yang terdampak banjir perlu segera diganti guna mendukung mobilitas pemerintahan ke depan.
Pertimbangan Opsi Sewa Kendaraan
Sebagai solusi alternatif, Pj Bupati menyebut opsi sewa kendaraan dinas tengah dipertimbangkan untuk menjaga efisiensi anggaran. Menurutnya, metode ini dapat memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan pengadaan unit baru.
“Sewa kendaraan dinas bisa menjadi langkah hemat karena biaya perawatan, pajak, dan depresiasi menjadi tanggung jawab pihak penyedia,” kata Mahyuzar.
Keuntungan Opsi Sewa Mobil Dinas
Efisiensi Anggaran: Mengurangi kebutuhan belanja besar di awal. Pengurangan Beban Operasional: Biaya perawatan dan perbaikan ditanggung oleh penyedia.
Fleksibilitas: Dapat memilih kendaraan dengan spesifikasi sesuai kebutuhan tanpa kekhawatiran depresiasi.
Administrasi Lebih Sederhana: Proses sewa lebih cepat dibandingkan pembelian baru.
Kepatuhan Prinsip Keekonomisan: Mengedepankan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Komitmen pada Transparansi dan Kinerja
Mahyuzar memastikan bahwa setiap kebijakan terkait pengadaan atau sewa kendaraan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Kami berkomitmen untuk menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya demi mendukung kinerja pemerintahan, tanpa mengabaikan sektor prioritas lain seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” tegasnya.
Evaluasi terhadap kebijakan ini akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh Utara. (Zulmalik)
