JAKARTA,Harnasnews.Com – Saat jadi pembicara dalam diskusi panel di acara Rakernis Bareskrim Polri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat menyinggung kembali soal racun demokrasi. Salah satunya, politik uang. Menurut Tjahjo, terkait itu arahan Presiden Jokowi sangat jelas, politik uang harus dilawan. Kepolisian pun akan menindak tegas pelaku politik uang.
“Kita lawan politik uang. Saya mohon Pak Kabareskrim ini perintah Pak Kapolri kita harus sikat sekecil apapun politik uang,” kata Tjahjo, di Jakarta, kemarin.
Tjahjo menambahkan, sekarang yang harus didorong adalah bagaimana pemilihan kepala daerah itu, benar-benar jadi kontestasi gagasan. Adu program dan konsep yang harus nampak dalam persaingan antar pasangan calon. Jangan sampai kemudian, hanya demi meraih kursi kepala daerah, lantas segala cara dihalalkan. Misalnya, memakai isu SARA, atau menyebarkan ujaran kebencian, hoax dan fitnah.
“Jangan sampe ada yang berujar kebencian dan SARA,” ujarnya.
Karenanya ujar Tjahjo, ia mengapresiasi keberhasilan kepolisian yang kemarin berhasil meringkus kelompok penyebar hoax. Dengan terbongkarnya jaringan penyebar berita bohong, artinya memang ada kelompok yang sengaja memainkan itu.
“Ini bahaya sudah fitnah menyangkut SARA, berujar kebencian. Bayangkan itu (hoax) di media sosial begitu besar,” kata Tjahjo.
Deteksi dini, harus digiatkan. Saat hadir di rapat Intelkam Polri, kata Tjahjo, ia juga sudah mengingatkan agar deteksi dini yang melibatkan banyak pihak harus di intensifkan. Camat misalnya, harus sadar, bahwa dia tak sendirian. Di wilayahnya, ada Kapolsek dan Danramil. Juga ada Babinsa dan tentunya tokoh masyarakat, adat serta pemuka agama. Libatkan mereka dalam deteksi dini.
“Ini yang harus dikelola untuk deteksi dini dengan baik,” ujarnya.
Kalau ingin mewujudkan Pilkada bersih, lanjut Tjahjo, praktek politik uang memang harus diberantas. Politik uang berbahaya, karena meracuni demokrasi itu sendiri. Terakhir ini, beberapa calon kepala daerah terpaksa berurusan dengan penegak hukum, karena terjerat operasi tangkap tangan (OTT).
Khususnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini tentu jadi warning bagi semuanya. Terutama petahana yang hendak maju dalam pemilihan. “Sekarang mulai banyak OTT. Sudah warning lagi Pak ketua KPK akan diumumkan lagi sekian orang,” katanya.(Grd)
