Ketua Tim Pencegahan Korupsi Migas Iguh Sipurba menyampaikan harapan Satgasus adalah dengan adanya draf regulasi pengelolaan minyak dan gas bumi yang komprehensif dapat kiranya segera ditindaklanjuti para pihak terkait lebih intensif sehingga akhirnya bisa menjadi regulasi yang resmi.
Dengan hadirnya regulasi baru itu, kata dia, dapat segera dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut, termasuk menekan dan mencegah potensi munculnya perbuatan korupsi.
Menurut Iguh, Satgasus Pencegahan Korupsi Polri akan selalu siap mendukung dan membantu para pemangku kepentingan terkait dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola usaha minyak dan gas bumi, khususnya di sektor hulu, secara berkesinambungan.
“Ini semua untuk kepentingan negara dan masyarakat Indonesia,” ujarnya, dilansir dari antara.
Diskusi ini dibagi dalam tiga sesi, antara lain, sesi pertama mendiskusikan terkait kerangka penyusunan regulasi, dengan narasumber Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Akhmad Syakhroza, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham, Ahli Hukum Tata Negara Charles Simabura, dan Ibu Bivitri Susanti.
Sesi kedua, membahas terkait Tata Kelola Teknis Operasional dan Penegakan Hukum dengan narasumber dari SKK Migas, PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK, Ditjen Penegakan Hukum KLHK dan Dittipidkor Polri.
Pada sesi terakhir membahas Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan narasumber dari Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, KLHK, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Ahli Ekonomi Keuangan Rimawan Pradiptyo dan Ahli Sosiologi Erwan Suryanegara.
Turut pula hadir perwakilan dari Kemenkopolhukam dan Kemenkomarves. (sls)
