Pemetaan ini menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Polri Tahun 2023 di Jakarta, Rabu.
“Menghadapi tahun politik, terkait hal tersebut ada dua pemetaan dari Bawaslu dan kepolisian,” kata Sigit.
Ia menjelaskan pemetaan dari kepolisian disebut Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP), sedangkan dari Bawaslu bernama Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
Meski ada dua pemetaan, kata Sigit, tetapi punya muara yang sama untuk memetakan daerah rawan dan sangat rawan sehingga menjadi prioritas melakukan pengamanan saat pelaksanaan Pemilu 2024 agar dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
“Muaranya satu titik untuk menentukan daerah-daerah mana harus kami amankan, daerah rawan, dan sangat rawan yang menjadi perhatian untuk betul-betul disiapkan personel TNI Polri guna menjaga dan mengawal agar tidak berkembang potensi-potensi yang tidak diharapkan,” kata Sigit.
