Dalam IPKP Polri tersebut, katanya, mencakup enam dimensi, yakni protokol kesehatan, penyelenggaraan, kontestan, partisipasi masyarakat, potensi gangguan, dan ambang gangguan.
Ia mengatakan Polri dan TNI dalam menyukseskan Pemilu 2024 tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, penyelenggara pemilu, dan tokoh masyarakat.
“Dari situ tentunya TNI Polri tidak berdiri sendiri, namun bekerja sama degan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang ada penyelenggara pemilu dan tokoh-tokoh yang ada sehingga kita bisa mengelola agar bisa betul-betul aman,” kata Sigit, dikabarkan dari antara.
Pengamanan Pemilu 2024 menjadi salah satu materi yang dibahas dalam Rapim TNI Polri Tahun 2023 yang dihadiri Presiden Joko Widodo.
Dalam kegiatan tersebut, Presiden mengingatkan tugas utama TNI-Polri untuk menjaga situasi agar tetap kondusif sambil senantiasa menghindari keterlibatan dalam politik praktis.
Presiden tidak memberikan arahan khusus karena meyakini TNI dan Polri sudah mengetahui dan memahami tugas masing-masing dalam menjaga suasana kondusif tahun politik menyongsong Pemilu 2024.(qq)
