
JAKARTA, Harnasnews – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos, menegaskan bahwa setiap potensi investasi di sektor minyak dan gas bumi (migas) di Aceh, baik di wilayah daratan (onshore) maupun lepas pantai (offshore), harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Haji Uma saat menjadi pembicara dalam Simposium Nasional Mahasiswa Aceh 2025 dengan tema “Road Map Tantangan Pembangunan Aceh Masa Depan” yang diselenggarakan di Ballroom Mess Aceh, Jakarta, pada Sabtu, (22/02/2025).
Pemanfaatan Kekayaan Alam Demi Kesejahteraan Rakyat
Dalam pemaparannya, Haji Uma membuka sesi dengan mengutip Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurutnya, prinsip tersebut harus menjadi landasan utama dalam pengelolaan potensi migas Aceh.
“Aceh memiliki potensi besar di sektor migas. Selain memiliki cadangan yang melimpah, Aceh juga memiliki blok migas terbanyak di Indonesia, seperti Blok North Sumatra Offshore (NSO) dan Blok Andaman,” ujar Haji Uma. Ia juga menyoroti keberadaan infrastruktur strategis, seperti fasilitas eks LNG Arun, yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri hilir migas di daerah tersebut.
Peluang Peningkatan Pendapatan Daerah
Haji Uma menyoroti bahwa keberadaan Undang-Undang Pemerintah Aceh memberikan dasar hukum kuat bagi pengelolaan migas di wilayah tersebut, termasuk skema bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini membuka peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah yang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat.
Namun, ia juga menekankan adanya tantangan yang perlu diatasi, seperti perlunya akselerasi regulasi yang lebih berpihak pada optimalisasi sumber daya migas demi kepentingan masyarakat Aceh. Selain itu, peningkatan peran Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan perbaikan iklim investasi menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan sektor migas di daerah ini.
Investasi Harus Berpihak pada Kesejahteraan Rakyat
Menutup materinya, Haji Uma kembali menegaskan pentingnya aspek keadilan sosial dalam setiap investasi yang masuk ke Aceh. Ia menegaskan bahwa eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam Aceh harus memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.
“Setiap investasi di sektor migas harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh. Jangan sampai Aceh hanya menjadi lumbung energi bagi pihak luar, sementara rakyatnya tidak merasakan manfaat dari kekayaan alam yang dimiliki,” tegas Haji Uma.
Narasumber Lain yang Turut Hadir
Selain Haji Uma, simposium ini juga menghadirkan sejumlah tokoh penting di sektor migas dan ekonomi nasional, seperti Luky A. Yusgiantoro, Sekretaris Jenderal SKK Migas; Ali Mulyagusdin, Direktur PT PEMA periode 2023-2024; Dian Budi Darma, Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Aceh; Salamuddin Daeng, analis ekonomi Indonesia; dan Akmal Fahmi, aktivis Milenial Collaboration Indonesia.
Acara ini menjadi wadah diskusi penting untuk merumuskan strategi pembangunan Aceh ke depan, terutama dalam mengoptimalkan potensi migas guna mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Zulmalik)