Di mana, menurutnya, setiap tahun proyek pemeliharaan gedung atau cleaning service selalu dimenangkan oleh PT Aldira Mitra Sejati yang beralamat di Jl. Matraman 30E, Menteng Square AR15 – Jakarta Pusat.
“Proyek Cleaning service yang dijalankan setiap tahun guna membersihkan najis yang menempel di gedung kementerian agama, idealnya memberikan kesejukan bagi para penghuninya sehingga bisa menjalankan amanah umat sebaik-baiknya,” imbuhnya.
Namun, sayangnya kebijakan yang ke luar justru menimbulkan kekecewaan umat dan bikin gaduh, yakni kebijakan diterbitkannya list 200 penceramah.
Adapun anggaran yang dihabiskan untuk proyek pemeliharaan gedung atau cleaning service gedung jika diakumulasikan selama 3 tahun dari 2016 sampai 2018 mencapai Rp17.024.145.325. PT Aldira Mitra Sejati bisa dibilang sangat beruntung sama halnya dengan 200 penceramah yang kebetulan masuk list Kemenag.
“Jika PT Aldira Mitra Sejati beruntung karena menjadi langganan proyek Sekjen Kemenag dan mendapatkan belasan miliar, 200 peneceramah yang masuk list juga dapat untung karena secara tidak langsung dipromosikan oleh Sekjen Kemenag,” katanya.
Lain lagi, lanjut Jajang, dengan ratusan perusahaan yang digugurkan Sekjen Kemenag dalam proses lelang meskipun ada beberapa yang layak karena menawarkan harga yang efisien, nasibnya sama dengan ratusan ribu penceramah yang sebenarnya juga layak masuk list kemenag namun diabaikan.
“Karena arogansi Sekjen Kemenag ini, selain menimbulkan kekecewaan umat. Kami juga mencatat adanya potensi kerugian negara terkait Proyek Cleaning service sebesar Rp 723 juta. Hal ini disebabkan karena dugaan persaingan dalam lelang proyek yang tidak sehat, selain itu nilai proyek yang diajukan PT Aldira Mitra Sejati sebenarnya kelewat mahal jika dibandingkan penawar lainnya,” tuturnya.
Contohnya, tambah Jajang, untuk Jasa cleaning service di tahun 2018 harga yang diajukan PT Aldira Mitra Sejati sebesar Rp 6,7 miliar angka ini jauh lebih mahal jika dibandingkan tawaran PT. Mitracom Solusindo senilai Rp 6,6 miliar.
Dia menyarankan, kepada Kementerian agama, akan lebih baik jika yang difokuskan adalah membuat kurikulum yang isi ceramah terkait mana yang boleh disampaikan kepada publik dan mana yang tidak boleh. Bukan malah sibuk ngurusin daftar penceramah yang hanya menimbulkan kegaduhan.
“Kepada menteri agama Lukman Hakim Saifuddin, tolong diawasi kinerja anak buahnya jangan sampai ada uang negara yang diam-diam dikorupsi oknum tidak bertanggung jawab di kementerian yang dipimpinnya,” harapnya.(Apih)
