JAKARTA, Harnasnews – Kalah dalam gugatan praperadilan terkait dengan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus Harun Masiku, kuasa hukum Hasto Kristiyanto,Ronny Talapessy mengaku bahwa pihaknya akan mempertimbangkan bakal kembali mengajukan permohonan praperadilan baru.
“Kami perlu sampaikan bahwa ini belum selesai. Tidak ada keputusan bahwa substansi permohonan praperadilan kami ditolak,” kata kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy sebagaimana dilansir dari Antara, Sabtu (15/2/2025).
Diketahui, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional ini juga menilai putusan hakim tidak mengabulkan atau menolak gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto.
Sebab, putusan hakim adalah tidak dapat menerima permohonan praperadilan karena secara administratif tidak memenuhi syarat lantaran ada penggabungan dua sprindik terkait suap dan Obstruction of justice (Oj).
Kendati demikian, dia menilai hal ini tidak menjadi masalah karena objek dan tersangkanya sama. Di lain sisi, dirinya menghormati tafsir hakim terhadap hal tersebut.
“Pertimbangan hakim dalam keputusan hari ini belum mengacu pada objek pengujian, yakni objek penetapan tersangka terhadap Mas Hasto Kristiyanto,” ujarnya.
Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dugaan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.
Hakim mengabulkan eksepsi dari Termohon, menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil. “Kemudian, menyatakan permohonan praperadilan Pemohon kabut atau tidak jelas,” ujarnya.
Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, mengatakan pengajuan kembali praperadilan bergantung pada diskusi dengan Hasto.
“Itu salah satu di antaranya yang kami pertimbangkan. Tapi ini juga tergantung dengan Mas Hasto. Apakah juga mungkin ada tindakan-tindakan hukum yang lain tentu juga akan kita pertimbangkan,” kata Maqdir Ismail usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/22025).
Kuasa hukum Hasto lainnya, Todung Mulya Lubis, mengatakan tidak diterimanya praperadilan ini bukanlah akhir. Dia akan menyampaikan ke publik terkait upaya hukum yang akan ditempuh selanjutnya.
“Jadi buat saya ini satu setback, kemunduran. Apa yang akan kami lakukan, Maqdir akan menjelaskan tapi this is not the end penegakan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua dan kita akan melakukan apa yang akan kita lakukan. Tapi apa yang akan kita lakukan uji akan kita rumuskan dan diskusikan bersama nantinya,” ujar Todung Mulya.
Menanggapi adanya wacana Hasto Kristiyanto bakal kembali mengajukan praperadilan, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa KPK akan melihat proses selanjutnya. “Kita tunggu proses selanjutnya,” ujar Fitroh, Juat (14/2/2025).
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga angkat bicara soal putusan praperadilan ini. Dia mengatakan KPK akan melihat dulu dalil permohonan Hasto jika kembali mengajukan praperadilan.
“Kita akan melihat dulu dalil yang disampaikan dalam permohonan Prapid HK (Hasto Kristiyanto) baru kami bisa membuat mengcounter atas dalil permohonan prapidnya,” ujar Johanis Tanak.
Sebelumnya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya masih menunggu salinan resmi putusan praperadilan ini. “Nunggu relaas PN. Penyidik yang akan menentukan tindak lanjutnya,” kata Setyo. (red)
