Presiden Ingatkan Pengelolaan Keuangan Negara Wujud Tanggung Jawab Moral Pada Rakyat
JAKARTA,Harnasnews.Com – Presiden Joko Widodo berpesan kepada jajarannya agar serius dalam melakukan pengelolaan keuangan negara yang ada di kementerian atau lembaga masing-masing. Sebab, keseriusan dalam melakukan pengelolaan keuangan negara itu disebutnya merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban moral kepada rakyat Indonesia atas dana yang terhimpun dari masyarakat.
“Saya tidak akan bosan mengingatkan supaya kita benar-benar memperbaiki, membenahi, menjaga, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan negara, keuangan rakyat. Ini adalah pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara serta pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat. Yang namanya uang negara, uang rakyat, harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor,” ujar Presiden.
Hal tersebut disampaikan Presiden ketika memberikan sambutan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepadanya di Istana Negara, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018.
Dalam laporan tersebut, pemerintah pusat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2017. Opini yang sama sebelumnya didapatkan pemerintah pusat untuk yang pertama kalinya dalam kurun waktu 12 tahun terakhir pada tahun lalu. Terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Negara menyatakan rasa syukurnya karena kembali berhasil meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
“Alhamdulillah, untuk dua tahun berturut-turut, pemerintah pusat mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK untuk laporan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2017. Ini patut kita syukuri dan saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras segenap jajaran di Kementerian Keuangan dan semua kementerian/lembaga pengguna APBN,” ucapnya.
